Peran Data yang Valid dalam Sistem Jaminan Kesehatan Warga Miskin

Rapat Koordinasi Persiapan Uji Publik Kedua Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta (KSJPS). KALURAHAN PANDEYAN

Terlepas dari instrumen kebijakan bidang kesehatan, ada satu persoalan yang masih tersisa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki segmen sasaran bantuan iur masing-masing. Bagaimana mengatur agar tidak overlap?

Ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama membayarkan premi iur orang yang sama, orang tersebut hanya dapat manfaat yang sama ketika premi iur dibayarkan salah satu pihak saja. Dengan kata lain, jaminan ganda menjadi pemborosan anggaran. Masih banyak orang lain yang membutuhkan, tapi belum tercakup. Intervensi tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan yang lebih luas, overlapping anggaran ini menjadi persoalan tersendiri. Sebelum adanya kebijakan satu data, beberapa kementerian atau lembaga memiliki data sasaran penanggulangan kemiskinan masing-masing.

Tentu saja data yang dimiliki satu kementerian tidak sama persis dengan yang dimiliki kementerian atau lembaga lain. Tiap kementerian menekankan pada aspek tertentu kemiskinan, sesuai fokus intervensi sektor masing-masing. Pemerintah kota juga memiliki data tersendiri dengan parameter berbagai aspek, mulai dari pendapatan sampai ke sosial.

Akibatnya, intervensi penanggulangan kemiskinan seringkali overlap, di mana satu sasaran mendapatkan lebih dari satu intervensi dengan manfaat sama. Sedangkan, ada segmen warga miskin yang belum tersentuh satu intervensi pun. Dengan begitu, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup sukses.

Pengalaman tahun 2019, intervensi penanggulangan kemiskinan juga belum menunjukan hasil yang memuaskan. Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta berada pada level 6,84 persen, turun menjadi 0,14 persen, dari tahun sebelumnya 6,98 persen.

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), ini berarti bahwa masih terdapat sekitar 29.450 jiwa penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Sebagai informasi, garis kemiskinan yang berlaku adalah 495.562 rupiah. Dengan demikian, hampir 30.000 jiwa penduduk memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi dibawah 500.000 rupiah per orang setiap bulan berdasarkan data BPS DIY tahun 2020.

Angka yang disebutkan turun 0,14 persen dari tingkat kemiskinan sebelumnya, yakni 6,98 persen. Dibandingkan dengan target pemerintah provinsi DIY, 6,24 persen, tidak tercapai dengan selisih 0,6 persen. Jika dibandingkan dengan estimasi anggaran APBD untuk penanggulangan kemiskinan sejumlah lebih dari seratus miliar, 0,14 persen penurunan tersebut setara dengan 300 jiwa penduduk miskin terentaskan. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota. Dengan demikian, dibutuhkan dana seratus miliar untuk 75 keluarga atau rata-rata 1,3 miliar per keluarga.

Timbul pertanyaan, apakah intervensi yang telah dilakukan kurang tepat sasaran dan tidak efektif? Apakah masih terdapat overlapping sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana identifikasi di atas?

Saat ini, pemerintah kota tengah mengupayakan penggunaan suatu intervensi informasi bernama Sistem Informasi Manajemen (SIM). Dalam SIM yang dikenal sebagai SIM Pemberdayaan tersebut, terdapat dua basis data penanggulangan kemiskinan.

Data pertama merepresentasikan satu data intervensi dari pemerintah pusat, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan, satu basis data lagi berasal dari pendataan Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang telah dilakukan selama sekitar 10 tahun berjalan, yaitu data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

Hasil olahan di dalam SIM mencakup informasi nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sasaran penanggulangan kemiskinan dari dua basis data sekaligus. Informasi juga mencakup sasaran yang masuk irisan yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan serta berbagai parameter yang menyertainya.

SIM tentu hanya sebagai tools yang efektivitasnya tergantung pada pemakai. Berbagai perangkat daerah dan stakeholder lain terkait penanggulangan kemiskinan saat ini tengah didorong untuk menggunakan SIM dalam setiap intervensi yang dilakukan. Disiplin penggunaanya juga tersistem, di mana suatu perangkat daerah harus booking sasaran yang terdapat di dalam SIM terlebih dahulu sebagai peserta intervensi.

Selanjutnya, ketika intervensi telah dilakukan, perangkat daerah juga harus mengkonfirmasi dalam SIM bahwa peserta tersebut telah menerima intervensi. Jika mekanisme ini bisa jalan, overlapping sasaran penerima manfaat bisa dieliminasi.

Namun, perlu waktu yang lebih panjang bagi perangkat daerah untuk bisa merasakan manfaat dari SIM. Perlu perombakan sistem dari yang selama ini dipakai. Selain itu, validitas data juga menjadi satu persoalan tersendiri. SIM yang dibangun telah berbasis NIK sehingga benar-benar unik dan mengatasi problem kesamaan nama, alamat, dan identitas lainnya. Jika nantinya SIM telah benar-benar dimanfaatkan, semua rekaman intervensi yang telah dilakukan dari suatu NIK akan tersedia.

Suatu individu atau keluarga akan terdeteksi, apakah sudah menerima bantuan iur kesehatan atau belum, dan apakah bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena itu, data sasaran dengan NIK yang benar-benar valid sangat penting artinya bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data valid merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan proses tersebut.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, basis intervensi NIK ini diperkuat dengan adanya SIM Pemberdayaan. SIM tersebut merupakan basis intervensi dengan muatan data sasaran. Perangkat daerah yang mengintervensi harus memasukan jenis intervensi pada data sasaran. Pada akhirnya nanti, SIM tersebut secara lengkap memuat data sasaran berdasarkan nama, alamat, NIK, parameter kesejahteraan, kebutuhan, dan intervensi yang telah diterima agar terhindar dari problem overlapping dan ketidakefektivan intervensi. Untuk menuju ke sana, data sasaran berdasarkan NIK yang valid mutlak dibutuhkan sehingga verifikasi dan validasi data menjadi proses yang sangat penting.