PMII Milik Siapa

Mahbub Djunaidi, Ketua PB PMII Pertama. Nahdlatul Ulama

Sejak didirikannya pada 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi salah satu organisasi yang memikat jiwa anak muda Nahdlatul Ulama (NU), terutama kalangan mahasiswa. Bahkan, saat itu banyak aktivis mahasiswa NU yang berada di organisasi serupa PMII, berbondong-bondong pindah dan membesarkan PMII.

Salah satu nama yang populer adalah Mahbub Djunaidi. Mahbub Djunaidi kala itu merupakan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia kemudian memilih untuk pindah ke PMII yang baru saja berdiri. Sejak saat itu, Mahbub Djunaidi mendapatkan amanat untuk menjadi ketua umum pertama karena dianggap dapat membesarkan PMII.

Terbukti, dengan kecakapannya memimpin organisasi, Mahbub Djunaidi mampu menjadikan PMII sebagai salah satu organisasi yang diperhitungkan di Indonesia. Kader-kader PMII kala itu juga mampu bersaing dalam mengisi pemerintahan di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, PMII menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Kini, PMII menjadi organisasi yang memiliki kader di beberapa negara, seperti Jerman, Kanada, Arab Saudi, Mesir, dan beberapa negara lain.

PMII menjadi salah satu organisasi besar di Indonesia yang melahirkan kader-kader dengan kualitas unggul dan memiliki citra baik di penjuru tanah air. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang secara demokratis memilih PMII menjadi bagian dari mereka. Seperti, membangun gerakan kritik untuk kemaslahatan umat dan beberapa rangkaian aktivitas masyarakat lainnya yang juga menaruh harapan pada kader-kader PMII.

Besarnya berpengaruh PMII untuk bangsa serta citra baiknya di masyarakat, PMII kemudian dijadikan alat untuk mencapai kepentingan pribadi beberapa orang. Tidak elok sebenarnya apabila hal ini penulis ceritakan. Akan tetapi, semua itu tidak dapat terus ditutupi. Cerita ini bukan hanya gunjingan antara kader internal PMII, tapi telah sampai ke organisasi lain.

Dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, PMII terkesan bukan lagi milik Indonesia, tapi dimiliki orang tertentu. Orang-orang yang memanfaatkan PMII untuk kepentingan pribadi, tidak hanya menjadika organisasi ini sebagai alat, mereka bahkan tega membunuh karakter adik-adiknya, para kader muda, untuk kepentingan kelompoknya yang saya sebut ‘keroco’.

Sahabat-sahabat mungkin mengalami hal ini. Sahabat diabaikan karena bukan bagian dari kelompok mereka. Kepengurusan sahabat digugat karena dianggap membahayakan posisi mereka. Segala hal dihalalkan, mereka tak menyadari bila tindakan itu sama halnya menganggap PMII adalah milik mereka.

Sebenarnya, berpolitik dalam PMII sederhana saja. Para kiai atau sesepuh selalu berpesan untuk menghindari konflik antar sesama PMII. Apabila terjadi sesuatu yang dirasa berpotensi memecah belah, kiai merespon cepat dan menghimbau untuk menempuh jalan damainya.

Namun, tetap saja di momen politik seperti kongres, setelah serangkaian agenda selesai, masih ada rasa dendam dari orang-orang yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi. Padahal, kongres bukan soal memenuhi kepentingan sekelompok orang saja, melainkan untuk kepentingan seluruh organisasi.

Sama halnya dengan yang terjadi saat kongres PMII XX. Sebelum pembukaan kongres, kiai mengingatkan, “Jangan banyak konflik, jangan fanatik jauh, jangan jauh membenci orang berbeda pilihan.”

Penulis ingat persis sambutan ketua pembina nasional, sahabat senior Abdul Muhaimin Iskandar, juga mengatakan hal serupa. Muhaimin berpesan “Jaga kolaborasi, dan jaga persatuan. Hindari perbedaan berlarut-larut”. Pesan yang simpel kan? Para sesepuh PMII dan NU tidak ingin para kader PMII pecah, ada kelompok A dan B.

Dalam kongres PMII XX, muncul beberapa orang mengklaim PMII adalah miliknya dan menjegal anggota PMII lain yang tidak sepaham dengannya. mereka menghadang argumen kader-kader yang menurutnya bertentangan dengannya.

Ketika ketua sudah terpilih dan terbentuk kepengurusan baru, orang-orang yang merasa kepengurusan terpilih ini tidak mewakili kepentingannya akan mempersulit pengakuan kepengurusannya. Bahkan, mereka melakukan penggantian paksa.

Benarkah PMII hanya milik mereka atau PMII milik kita semua?

Penulis pernah membaca di salah satu artikel di media online, bendahara umum PB PMII periode 2021 sampai 2023, Pandji Sukma berkata bahwa PMII bukan milik segelintir orang akan tetapi milik kita, milik semua kader di seluruh Indonesia.

Namun, kembali lagi, apakah benar milik segelintir orang atau bukan?

Pertanyaan ini terjawab setelah hajatan besar kongres PMII XX. Banyak kader merasa terasingkan. Para kader ini mungkin dianggap makar karena tidak ikut memilih ketua umum terpilih. Walaupun mandataris kongres PMII XX tidak menudingan makar pada orang-orang yang tidak memilihnya, tim suksesnya melakukan semua itu tanpa ‘perintah’ darinya.

Benar saja, setelah beberapa pengurus wilayah atau Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan tataran pengurus cabang melakukan hajatan besarnya, ada yang diancam bakal diambil alih. Ada pula yang gagal diambil alih, namun mereka tak kunjung mendapatkan pengakuan.

Apabila ini terus berlanjut, akan terjadi masalah besar di internal PMII. Bukan saja di tatanan gerakan-gerakan besar PMII, tetapi juga berdampak buruk untuk psikologis kader. Kita seharusnya belajar dari Gus Dur yang mengajarkan untuk memahami bahwa eksistensi sebuah organisasi, negara, dan bangsa tak bisa dinominalkan harganya.

Melalui Gus Dur kita dapat belajar tentang sikap legawa, tidak pendendam, dan pemaaf. Gus Dur adalah tokoh berpengaruh yang selalu menghindari perpecahan dan mengatasi ketegangan politik sesama anak bangsa. Mengapa? karena ia begitu mencintai kemanusiaan, perdamaian, dan kerukunan.

Meskipun Gus Dur tak pernah menjadi kader PMII, ia merupakan salah satu sesepuh dan kiai besar NU yang layak jadi panutan. Ketika posisinya sebagai presiden diambil oleh orang lain yang merupakan sahabatnya sendiri, diperlakukan tak elok, namun Gus Dur tak pernah membenci aktor pengudeta jabatannya sebagai presiden. Ia hanya pasrah kepada Allah dan tetap mengabdi pada bangsa ini.

Melalui Gus Dur kita semua bisa belajar ikhlas, mengedepankan persatuan untuk kemajuan. Tulisan ini juga sebagai kritik atas tagline ‘PMII Maju dan Mendunia’ yang saat ini terkesan tidak ingin mengembangkan PMII. Semua itu tentu berdasarkan pengamatan saya dari fenomena yang terjadi.