Seputar Isbat Nikah

Pasangan Suami Istri yang Telah Melangsungkan Sidang Isbat Nikah di Balai Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari. KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Isbat nikah berasal dari kata isbat dan nikah. Kata ‘isbat’ berasal bahasa Arab إِثْبَاتٌ yang berarti penetapan, penyungguhan, dan penentuan. Sedangkan, nikah jika diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi al-wath’u yang artinya bersenggama atau bercampur.

Para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat tentang makna nikah. Namun, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syarak atau hukum agama yang berakibat suami istri dapat saling memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan pasangannya serta seluruh tubuhnya.

Sedangkan, menurut hukum positif atau hukum yang sedang berlaku, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya, isbat nikah merupakan penetapan atau peresmian secara hukum negara atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan negara. Artinya, memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam.

Akan tetapi, kebanyakan pernikahan yang terjadi di masa lampau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan ini tidak memiliki bukti dokumen yang sah secara hukum berupa buku nikah.

Mengapa Tidak Tercatat?

Pada kenyataannya, sejak dulu hingga sekarang masih ada saja warga masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Perkawinan ini sering disebut dengan nikah di bawah tangan, nikah siri, nikah kampung, nikah agama, dan lain-lain.

Penyebutan yang paling sering digunakan adalah nikah siri. Dalam bahasa Arab siri berarti sembunyi. Dengan demikian, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa diumumkan dengan resepsi atau walimah. Dengan kata lain, pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang banyak termasuk pejabat terkait.

Nikah siri biasanya dihadiri beberapa orang saja, meliputi dua orang calon pengantin, wali, dua saksi, dan beberapa orang di luar itu. Bahkan, kehadiran keluarga juga terbatas. Ijab kabul dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam.

Para pelaku nikah siri, biasanya dengan sengaja tidak melakukan nikah secara resmi atau tercatat dengan mengundang PPN dari KUA. Mereka sengaja melakukannya dengan berbagai alasan, seperti menghindari zina, sengaja sembunyikan pernikahan karena sudah beristri alias poligami siri, tidak ingin diketahui keluarga, alasan biaya, tidak mau repot mengurus administrasi persyaratan, dan lain-lain.

Perkawinan yang Bisa Dimintakan Isbat Nikah

Isbat nikah pada awalnya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama sebelum keluarnya undang-undang perkawinan tersebut.

Kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara isbat nikah diperuntukkan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan. Pada pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Meskipun isbat nikah diperuntukkan bagi nikah siri yang berlangsung sebelum UU Perkawinan, kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Sedangkan, Pasal 7 ayat 3 KHI berbunyi, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974; dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat 4 menyebutkan bahwa KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Namun, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Ketentuan tentang perkawinan yang dapat diajukan penetapan nikah cukup gamblang secara normatif. Namun, pada kenyataannya Hakim Pengadilan Agama tidak serta-merta menolak permohonan penetapan di luar kondisi di atas. Ini disebabkan pengadilan tidak boleh menolak pendaftaran permohonan penetapan, kesempatan terbuka untuk masyarakat melakukan permohonan isbat nikah.

Pada kenyataannya, permohonan tidak dibatasi oleh durasi tahun, misalnya bagi perkawinan tidak tercatat yang dilakukan setelah diberlakukan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Siapapun yang berkeinginan mengurus legalitas formal perkawinan, Pengadilan Agama terbuka untuk menerima pendaftarannya. Soal dikabulkannya permohonan adalah wewenang mutlak dari para hakim Pengadilan Agama.

Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah, Pasal 7 ayat 4 KHI menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Adapun prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan isbat nikah adalah sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, pemohon harus menyiapkan berkas-berkas berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan perkawinan tidak tercatat dari KUA tempat pemohon berdomisili atau tempat terjadinya perkawinan yang dulu, serta menyiapkan siapa saja yang menjadi saksi atas perkawinan yang dimintakan isbat nikahnya. Kemudian, pemohon mendatangi Pengadilan Agama di wilayah kabupaten atau kota tempat tinggal pemohon untuk mendaftarkan permohonannya.

Apabila Pengadilan Agama telah memutuskan dan mengeluarkan putusan berupa Penetapan tentang terjadinya perkawinan, pemohon mengajukan pencatatan nikah ke KUA yang ditunjuk dalam surat penetapan dari pengadilan tersebut. PPN KUA selanjutnya akan mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan kutipan akta nikah berupa buku nikah.

Pengajuan pencatatan nikah di KUA adalah dengan membawa surat permohonan pencatatan nikah dari desa, dilampiri dengan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Penetapan Asli dari Pengadilan Agama, serta pas foto berwarna terbaru ukuran 2×3 sebanyak 3 lembar.

Apakah nikah di bawah tangan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicatatkan di KUA? Apakah nikah siri yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini dapat dimintakan isbat nikah?

Pada prinsipnya, isbat nikah terbatas peruntukannya bagi mereka yang melakukan nikah tidak tercatat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, sehingga secara normatif tidak berlaku bagi mereka yang menikah siri setelah undang-undang tersebut. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 KHI, hal tersebut dapat dimintakan isbat nikahnya karena pasal tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah tanpa batasan dan pengecualian kepada hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan undang-undang, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara isbat nikah, baik bagi perkawinan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun perkawinan yang dilakukan setelah UU tersebut.

Pengadilan Agama akan memeriksa secara prosedural, dan dapat saja mengabulkan permohonan isbat nikah atas perkawinan tidak tercatat dengan berbagai sebab yang dilakukan pasca berlakunya UU tersebut atas pertimbangan hakim sendiri. Kesimpulannya, semua hal terkait sah tidaknya perkawinan dan pembuktiannya dapat dimintakan keputusan dan/atau penetapannya di Pengadilan Agama.