Masa Tunggu bagi Sang Mantan

Ruang Mediasi. KEMENAG DIY

Setiap pasangan yang sudah menikah menginginkan perkawinannya lestari, bahagia, dan sejahtera. Keinginan itu wajar karena manusia pada dasarnya menginginkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Kehidupan keluarga yang lestari, bahagia, dan sejahtera adalah bayangan dari keindahan dalam menjalani hidup berkeluarga.

Bayangan keindahan itu seringkali diungkapkan dengan istilah lain, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. Istilah tersebut bermakna keluarga yang bahagia, utuh, dan sejahtera. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan mengenai perkawinan, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Mahaesa.

Namun, tidak selamanya keinginan tersebut tercapai dengan mulus. Tidak setiap orang yang menikah mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. Tidak sedikit keluarga yang terpaksa putus di tengah jalan, berjalan melalui lorong gelap dan pahit bernama perceraian.

Tanpa pernah direncanakan dan dinantikan, perpisahan terkadang datang menjadi kenyataan pahit yang harus ditempuh. Terkadang pula perceraian itu berlangsung dengan penuh duka, diliputi cerita pertengkaran, dendam, dan pengkhianatan sehingga meninggalkan pilu bagi mereka dan anak-anaknya.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, agama memberikan jalan perpisahan suatu pasangan. Jalan keluar itu berupa adanya masa tunggu bagi kedua pasangan untuk berbaikan kembali atau rujuk sebelum putus, dalam arti untuk selamanya.

Masa Tunggu

Masa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang diceraikan untuk boleh menikah lagi setelah perceraian. Namun, masa tunggu itu tidak berlaku untuk setiap perceraian. Dengan demikian, tidak semua perceraian mengharuskan masa tunggu terjadi. Masa tunggu itu terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam fikih Islam.

Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tertulis bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Sedangkan, pada ayat 2 tertulis bahwa tenggang masa tunggu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Peraturan yang dimaksud adalah Bab VII Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada peraturan tersebut disebutkan mengenai masa tunggu.

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa masa tunggu bagi seorang janda; apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 hari; apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari; apabila perkawinan putus ketika janda tersebut dalam keadaan hamil, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Tidak ada masa tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, namun belum pernah terjadi hubungan kelamin (qabladdukhul) antara janda tersebut dan mantan suaminya. Sedangkan, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang masa tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang masa tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

Masa Tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur masa waktu tunggu bagi janda pada Pasal 153, 154, dan 155. Meskipun rumusannya tidak jauh berbeda dengan peraturan pemerintah di atas, pengaturannya penting untuk dipahami karena kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah tidak sama dalam tata urut perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah lebih tinggi kedudukannya daripada KHI yang pemberlakuannya melalui Instruksi presiden, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 155 menjelaskan bahwa masa tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan lian berlaku iddah talak. Selain itu, pada Pasal 153 KHI, seorang istri yang telah mengalami putus perkawinan maka berlaku masa tunggu, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Masa tunggu bagi seorang janda pun sudah ditentukan dalam Pasal 153. Pertama, apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Kedua, apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Ketiga, apabila perkawinan putus karena perceraian dan janda tersebut dalam keadaan hamil, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Keempat, apabila perkawinan putus karena kematian dan janda tersebut dalam keadaan hamil, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Kelima, tidak ada masa tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, namun antara janda tersebut dan mantan suaminya qabladdukhul.

Keenam, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang masa tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang masa tunggu dihitung sejak kematian suami. Ketujuh, bagi istri yang pernah haid, namun pada waktu menjalani masa tunggu tidak haid karena menyusui maka masa tunggunya tiga kali siklus haid.

Kedelapan, sesuai dengan yang tertulis pada ayat 5, jika bukan karena menyusui maka tunggunya selama satu tahun. Akan tetapi, apabila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali maka masa tunggunya menjadi tiga kali suci.

Pada pasal 154 KHI tertulis apabila istri telah berada di titik talak raj’i, kemudian dalam masa tunggu ditinggal mati oleh suaminya maka masa tunggunya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung dari matinya mantan suami. Ketentuan ini tercantum dalam ayat 2 huruf b, ayat 5, dan ayat

Apakah Suami Memiliki Masa Tunggu?

Dalam peraturan perundang-undangan selama ini, masa tunggu bagi mantan suami tidak diatur secara gamblang. Hal itu hanya diatur melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (SE Ditbinbanpera) Nomor DIV/E.D/17/1979 tanggal 10 Februari 1979. Namun, karena persoalan tersebut tidak diatur dalam fikih Islam sehingga tidak ada penjelasan terkait masa tunggu bagi mantan suami.

Masyarakat Islam dan sebagian besar penghulu lebih cenderung mengikuti pendapat yang mangatakan bahwa agama maupun pemerintah tidak mengatur atau menetapkan masa tunggu bagi laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak raj’i. Talak raj’i adalah jenis perceraian yang masih diberikan masa tunggu oleh hukum Islam agar mantan suami dan istri dapat rujuk tanpa melalui proses akad nikah.

Meskipun begitu, pandangan tersebut tidak sepenuhnya diakui dan dianut oleh semua penghulu Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai contoh, sekitar 10 tahun belakangan ini, para penghulu dan kepala KUA di wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki pendapat sendiri dalam memahami masa tunggu mantan suami dengan status raj’i. Mereka tetap berpegang pada SE Ditbinbanpera Nomor DIV/E.D/17/1979) tanggal 10 Februari 1979.

Surat edaran tersebut memuat beberapa peraturan. Pertama, bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa tunggu mantan istrinya, ia harus mengajukan izin poligami ke pengadilan agama.

Kedua, sebagai pertimbangan hukum, suami istri yang bercerai dengan talak raj’i masih memiliki ikatan perkawinan sebelum habis masa tunggu. Jika suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain, dari segi kewajiban dan inti hukum artinya beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu, terhadap kasus tersebut dapat ditetapkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Belakangan, tepatnya melalui SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Tunggu Istri, pemerintah mengeluarkan pengaturan secara resmi perihal masa tunggu bagi mantan suami. Dengan keluarnya surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tersebut, hilang sudah perbedaan pendapat tentang masa tunggu bagi mantan suami.

Pada poin kedua SE tersebut tertulis bahwa mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain, apabila telah selesai masa tunggu mantan istrinya. Dengan demikian, para penghulu tidak lagi bersilang pendapat dan beda pelayanan kepada para duda yang kini diharuskan mengikuti masa tunggu mantan istrinya.

Artinya, seorang suami yang menceraikan atau menalak istrinya dengan status raj’i, selama masa tunggu istrinya tersebut, ia tidak dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain. Dengan alasan ini, penghulu tidak dapat melakukan pencatatan pernikahan alias menolak pendaftaran nikah selama masih tunggu mantan istri.

SE baru tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan umum daripada perorangan. Terjadinya poligami otomatis tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat melahirkan keburukan.

Untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan dari tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, pelanggaran atas isi SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dapat digugat oleh mereka yang merasa dirugikan dengan dilaksanakannya perkawinan tanpa memperhitungkan masa tunggu bagi mantan suami.