Pernikahan Beda Agama, Bolehkah?

Potongan Film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta. IG/SUBIBIR

Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto pernikahan yang dilangsungkan di sebuah gereja di Semarang. Mempelai pria adalah seorang Katolik, sedangkan mempelai perempuan terlihat memakai jilbab. Foto ini viral dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama pertanyaan tentang keabsahan pernikahan pasangan nikah beda keyakinan.

Tanggapan muncul dari berbagai pihak, baik pejabat publik maupun tokoh organisasi kemasyarakatan dan lembaga. Perbincangan tidak hanya ramai di media sosial, bahkan menjadi topik diskusi dan talkshow di acara televisi nasional.

Peristiwa tersebut cukup menghebohkan jagat maya. Walaupun sebenarnya, pernikahan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia. Kehebohan itu terjadi karena masyarakat memahami bahwa pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan di Indonesia. Nikah berbeda keyakinan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, terlebih lagi untuk mendapatkan legalitas resmi dari negara.

Lalu, tiba-tiba beredar foto pernikahan seorang perempuan berjilbab di sebuah gereja. Pertanyaannya, apakah peraturan pemerintah dan agama membolehkan pernikahan beda agama? Kemudian, bagaimana tentang legalitas pernikahan mereka?

Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam peraturan ini menyebut, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 dan 2 mendasari keabsahan suatu pernikahan. Intinya, keabsahan suatu pernikahan dilaksanakan sesuai agama pelaku, kemudian dicatat secara administratif untuk mendapatkan legalitas dari negara berupa akta nikah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah berlaku melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga melarang seorang muslim melakukan pernikahan beda agama.

Bagaimana jika kedua pasangan nekat nikah beda agama? Dalam Undang-Undang Perkawinan, menikah beda agama tidak dikenal. Apabila terjadi perbedaan keyakinan, agar pernikahan dapat dilakukan maka salah satu; calon suami atau istri, harus tunduk pada agama pasangannya. Artinya, sebelum proses pernikahan dilakukan, kedua pasangan sudah menganut agama yang sama.

Sebagai contoh, jika seorang laki-laki Kristen ingin menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) maka sebelum melangsungkan akad nikah, ia sudah menjadi mualaf. Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga harus tertulis agama Islam.

Begitu pun sebaliknya, apabila seorang muslim ingin menikah di gereja maka ia juga harus tunduk pada agama Kristen. Sebab, secara hukum positif, di Indonesia tidak dikenal adanya perkawinan beda agama.

Kemudian, apakah dalam ajaran agama memungkinkan terjadi dua pemeluk agama berbeda menikah? Dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Islam melarang keras pernikahan beda agama.

Melalui Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005, MUI memutuskan bahwa pernikahan beda agama menurut Islam hukumnya haram dan membuat akad nikah dari perkawinan tersebut tidak sah secara agama. Kesimpulannya, pernikahan beda agama itu haram secara hukum dan tidak sah.

Pandangan senada juga disampaikan para pakar hukum terkait nikah beda agama. Salah satunya adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mohammad Daud Ali. Ia berpendapat bahwa pernikahan berbeda agama tidak sah menurut agama yang keberadaannya diakui di Indonesia. Karena sahnya pernikahan berdasarkan hukum agama maka pernikahan yang tidak sah menurut agama, tidak sah pula menurut undang-undang yang berlaku.

Mohammad Daud Ali juga menyimpulkan, pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum pernikahan yang benar menurut hukum agama dan UU Perkawinan yang berlaku. Menurutnya, meskipun penyimpangan ini merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri dan tidak perlu dilindungi. Sebab, mereka melakukan tindakan bertentangan dengan Pancasila sebagai hukum bangsa dan kaidah fundamental negara, serta hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Legalitas Perkawinan

Lalu bagaimana dengan kenyataan pernikahan beda keyakinan yang terjadi di Semarang? Tampaknya mereka menempuh salah satu cara yang disampaikan Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia bernama Wahyono Darmabrata. Menurutnya, ada empat cara populer yang ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan.

Keempat cara itu adalah meminta penetapan pengadilan, pernikahan dilakukan menurut agama masing-masing, menundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri. Kalangan artis yang melakukan perkawinan berbeda agama sering kali melakukannya di luar negeri. Setelah tiba di tanah air, mereka mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan legalitas.

Dalam sejarah pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia, kita mempunyai yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986. Putusan MA tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil saat itu boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh pemohon perempuan beragama Islam dengan pasangannya beragama Kristen Protestan.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa dengan mengajukan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil, berarti pasangan telah memilih perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya.

Oleh karena itu, kantor catatan sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan. Barangkali, ini yang menjadi pegangan bagi para pelaku nikah beda agama untuk mendapatkan pengakuan atau legalitas dari negara.

Antara HAM dan Aturan Agama

Selain pandangan mengharamkan dan melarang pernikahan beda agama yang sudah disebutkan, sebenarnya ada juga yang berpendapat lain. Mengutip pernyataan dari Mohammad Daud Ali, di Indonesia ada kalangan yang tidak hanya membolehkan, melainkan mendukung pernikahan lintas agama.

Pandangan yang dikemukakan dalam buku Fiqih Lintas Agama tersebut bernada kampanye yang menganjurkan masyarakat Indonesia agar melakukan pernikahan lintas agama. Menurut mereka, ide tersebut muncul karena rentannya hubungan antaragama saat ini sehingga pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama.

Selain itu, para pendukung nikah beda agama ini juga menyampaikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar argumen pandangannya. Mereka mengadopsi pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16A Tahun 1948.

“Lelaki dan wanita yang sudah dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan dalam soal perceraian.”

Ketika hiruk pikuk penolakan atas konsep UU Perkawinan Tahun 1971, Hamka selaku ulama dan sastrawan, menulis kesimpulan yang sangat tajam. Ia menulis tentang perbandingan hak-hak asasi manusia deklarasi PBB dengan Islam, khususnya pasal 16.

“Oleh sebab itu, dianggap kafir, fasik, dan zalim. Orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah bergantung kepada hak-hak asasi manusia yang disahkan di muktamar San Fransisco, oleh sebagian anggota yang membuat hak-hak asasi sendiri karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk.”

Demikian beberapa pemikiran terkait pernikahan lintas agama yang kini ramai menjadi perbincangan. Peristiwa pernikahan beda keyakinan di sebuah gereja di Semarang merupakan fakta bahwa penyimpangan terhadap pola umum pernikahan masih terjadi di masyarakat.

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menaati ajaran agamanya dengan baik dalam hal pernikahan. Tanpa mencela mereka, kita patut menggarisbawahi alasan MUI mengharamkan pernikahan beda agama. Alasannya adalah untuk mencegah kemudaratan besar yang bakal terjadi dalam keluarga mereka kelak.

Bagi masyarakat yang beragama, sesungguhnya sangat patut apabila agama ditempatkan sebagai parameter utama dan tertinggi dalam menentukan baik atau buruk serta halal atau haramnya suatu tindakan. Agama telah menuntun umatnya menuju kemuliaan hidup. Agama juga menuntun ke jalan lurus untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di masa kini dan kelak di kemudian hari. Tetapi, jika memang masih ada tindakan dengan pijakan lain, itu adalah hak yang mesti dihargai dan ditoleransi dalam semangat moderasi beragama.

 

Bahan bacaan

https://www.adianhusaini.id/detailpost/lagi-viral-kawin-lintas-agama-dan-terus-menuai-kritik

Hamka. 2020. Studi Islam. Gema Insani.