SDGs Wujudkan Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kulon Progo. DPU KULON PROGO

Setiap orang tentu membutuhkan air untuk menopang hidupnya, bahkan air menjadi hal penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Air yang tersedia tentu harus bersih. Indikator kebersihan air biasanya dilihat dari warnanya. Apabila warna air jernih maka air tersebut sudah dapat dikatakan bersih. Namun, ketika musim hujan tiba, air yang mengalir di sungai mengalami perubahan warna. Air yang mulanya berwarna jernih berubah menjadi keruh atau berwarna kuning kecokelatan.

Hal tersebut akibat dari tanah yang basah karena terkena hujan. Tanah yang basah berubah menjadi lumpur dengan kandungan zat besi (Fe) dan mangan (Mn) yang cukup besar. Adanya Fe dan Mn mengakibatkan warna air menjadi kuning kecokelatan setelah terjadi kontak dengan udara. Selain dapat mengganggu kesehatan, air yang keruh juga menimbulkan bau kurang sedap dan menimbulkan noda kuning pada bak mandi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990, maksimum kadar Fe dalam air yang dapat diminum adalah 0,3 mg/lt dan kadar Mn dalam air yang boleh diminum adalah 0,1 mg/lt. Keruhnya air disebabkan oleh pencemaran zat Fe dan Mn.

Penyebab lainnya adalah air tercemar limbah rumah tangga. Limbah yang dibuang secara sembarangan ini membuat air sungai berubah warna serta bau. Bahkan, air yang sudah tercemar oleh limbah tidak dapat digunakan kembali.

Program Sustainable Development Goals Desa (SDGs) ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Tercapainya tujuan SDGs Desa ini dapat diukur melalui beberapa hal; akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, terjadinya efisiensi penggunaan air minum, serta adanya aksi melindungi ekosistem; pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Aksi perlindungan ekosistem berupa pegunungan dan hutan menjadi salah satu upaya untuk menciptakan air yang bersih. Hal itu karena air yang kita gunakan atau kita minum sehari-hari merupakan air yang berasal dari pegunungan. Ketika kita dengan sengaja merusak ekosistem pegunungan, kebutuhan air bersih menjadi berkurang. Hal itu memberi dampak yang negatif kepada manusia. Sebagai warga negara yang baik perlu ikut menjaga dan melestarikan ekosistem di sekitar kita.

Terdapat beberapa strategi untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi layak. Pertama, menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelola sanitasi. Perilaku yang dapat dilakukan guna mendukung strategi tersebut adalah menjaga air dengan pengelolaan sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kehigienisan air, dan menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan.

Perilaku menghemat air, masih sering diabaikan oleh beberapa orang. Berdasarkan kisah orang-orang yang saya temui, mereka tidak mampu mengukur maksimum air yang digunakan sehari-hari. Lebih tepatnya, mereka bersikap tak acuh terhadap penggunaan air.

Ketika mereka melihat air yang sudah memenuhi bak, mereka tidak mau mematikan kran. Entah karena lupa atau alasan lainnya, saya pun tidak tahu jelas. Tentunya, perilaku membuang-buang air sebaiknya tidak diteruskan karena akan memberi dampak buruk untuk masa depan.

Kedua, penyediaan infrastruktur air bersih. Salah satu infrastruktur yang difasilitasi oleh pemerintah berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengadaan infrastruktur tersebut agar warga sekitar dapat menjangkau air yang bersih dan dapat digunakan dengan semestinya, baik untuk keperluan memasak maupun air minum.

Ketiga, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh masyarakat, kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Upaya ini guna mewujudkan penyediaan air minum dan sanitasi. Contohnya, Badan Pemangku Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) bersinergi dengan seseorang atau lembaga terkait untuk menciptakan pelayanan penyediaan air minum yang baik.

Keempat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendanaan fasilitas air minum dan sanitasi. Semakin meningkatnya efektivitas dan pendanaan fasilitas yang memadai berpengaruh terhadap kualitas air. Semakin banyak pendanaan yang diberikan maka semua daerah yang belum terjamah oleh air bersih akan dibuatkan fasilitas yang memadai secara menyeluruh, sehingga terjadi kesetaraan antara warga yang berada di kota maupun warga yang berada di desa atau pedalaman.

Kelima, meningkatkan rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Tata ruang dalam konteks ini, erat kaitannya dengan perencanaan guna melihat struktur ruang. Ketika peningkatan tata ruang telah dijalankan maka mempercepat proses pembangunan berkelanjutan mengenai desa layak air bersih dan sanitasi. Selain itu, jika konsep rencana tata ruang dikembangkan dari masa ke masa mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah sekitar.

Keenam, meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis. Pembangunan infrastruktur air dan sanitasi erat kaitannya dengan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat. Bahkan dalam Resolusi PBB Nomor 64/292 Tahun 2010 menyatakan bahwa hak atas air dan sanitasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi adalah proyek yang memiliki dampak besar jika dibandingkan dengan rate of return (keuntungan atau kerugian dari investasi selama periode tertentu) dari sisi sosial ekonomi.

Kemudian, ada beberapa kebijakan untuk mencapai target menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Pertama, mempercepat penyusunan rencana tata ruang secara rinci yang ada di masyarakat, kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Seperti yang kita ketahui, semakin cepat penyusunan rencana tata ruang, semakin cepat pula terciptanya desa yang layak air bersih dan sanitasi.

Kedua, menyusun petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang dan fasilitasi. Hal ini bertujuan agar terjadi ketaatan terhadap rencana tata ruang yang sudah disusun sebelumnya. Dalam konteks ini, orang yang berkaitan mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang tata ruang.

Tugas yang dilaksanakan oleh penyusun adalah mempelajari peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis, menyiapkan bahan kebijakan serta petunjuk teknis, membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya, dan lain-lain.

Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur sumber air. Percepatan ini dilancarkan melalui penyelesaian terhadap hambatan, baik hambatan perijinan, hambatan pembiayaan, ataupun hambatan penyediaan lahan. Ketika hambatan tersebut sudah teratasi, proses pembangunan infrastruktur semakin cepat. Jika pembangunan infrastruktur dapat segera dilakukan, akan tercapai kesejahteraan pada masyarakat berupa terpenuhinya air yang bersih serta sanitasi yang layak.

Keempat, perbaikan sistem analisis hidrologi dan kualitas air, serta sistem informasi sumber daya air. Pemasangan alat analisis atau pencatat tinggi muka air sangat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi air yang nantinya diminum oleh masyarakat sekitar. Selain itu, sebagai antisipasi apabila terdapat kandungan yang membahayakan tubuh.

Kelima, meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber air. Hal ini bisa dilakukan guna mengembalikan fungsi dan kapasitas tampungnya. Setiap alat tentu mempunyai kapasitas ruang maupun maksimum pemakaiannya masing-masing. Dalam konteks ini, kebijakan yang telah ditetapkan berupa meningkatkan pengelolaan infrastruktur agar permasalahan pada air dapat diatasi dalam satu waktu atau satu ruang sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Ketujuh, mempercepat pembangunan pengendalian banjir. Salah satu pembangunan yang dapat dilakukan adalah dengan membangun irigasi di daerah setempat. Pembangunan irigasi ini, sebagai benteng apabila terjadi peningkatan volume air secara tiba-tiba yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Ketika hal tersebut dapat teratasi, otomatis peluang bencana banjir menurun. Jika bencana banjir tidak terjadi, air tidak tercemar oleh tanah yang berubah menjadi lumpur sehingga air tetap jernih.

Ketika kebijakan-kebijakan tersebut telah dipenuhi, salah tujuan SDGs Desa, yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi tidak hanya menjadi angan-angan lagi. Salah satu hal yang menjadi indikator tercapainya tujuan SDGs Desa adalah mudahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik BPS tentang Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak di pedesaan pada tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, akses rumah tangga terhadap air minum layak adalah 64,18 persen. Lalu, terjadi peningkatan pada tahun 2019, yakni sebesar 81,15 persen.

Data yang tercantum di BPS tidak jauh berbeda dengan data rumah tangga yang memiliki air bersih dan layak minum. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2018, persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak adalah sebesar 55,74 persen. Kemudian, meningkat pada tahun 2020 dengan angka 71,17 persen.

Tercapainya salah satu tujuan SDGs Desa tersebut tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Warga yang tadinya tidak dapat mengakses air bersih dan sanitasi layak, kini sudah dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

 

Referensi :

  1. Badan Pusat Statistik. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan. https://www.bps.go.id/indicator/23/1556/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-layanan-sumber-air-minum-layak-dan-berkelanjutan-40-bawah-menurut-daerah-tempat-tinggal.html
  2. SDGs Bappenas. Air Besih dan Sanitasi Layak. https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/