Mewujudkan Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman Melalui Anggota DPRD

Perbaikan Infastruktur Kawasan Desa. PEMKAB BANTUL

Suatu hari, saya sedang berjalan-jalan di sekitar desa yang tak jauh dari rumah, letaknya di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo. Lebih tepatnya, rumah saya berada di Dusun Tanjung, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

Waktu itu, saya sedang jalan-jalan pagi dengan semua anggota keluarga sembari berjalan menyusuri jalanan pedesaan yang khas dengan suasana sejuknya. Saya melihat rumah-rumah warga yang saling berdekatan di sana. Terdapat beberapa rumah yang temboknya berupa semen dengan campuran gamping, ada juga yang temboknya terbuat dari batu bata, bahkan saya melihat beberapa rumah warga mempunyai tembok berupa anyaman dari bambu.

Pemandangan lain yang saya tangkap, ada rumah dengan tembok berupa anyaman bambu. Genteng yang sudah rapuh dan bangunan rumah yang reyot. Miris sekali rasanya. Rumah itu ditempati oleh sepasang suami istri yang sudah berusia sekitar 30 dan 40 tahun. Saat itu, mereka tinggal bersama dengan ketiga anaknya yang masih sekolah.

Anak pertamanya saat itu sedang mengenyam pendidikan sekolah menengah ke atas, sedangkan dua di antaranya duduk di bangku sekolah dasar. Sang ayah yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan sang ibu bekerja sebagai karyawan pabrik, dapat dipastikan bahwa untuk makan sehari-hari pun sangat sederhana.

Mereka tidak dapat membeli lauk pauk berupa ikan setiap minggunya. Bahkan, mereka sering makan dengan menggunakan garam saja. Namun, hal itu tidak membuat mereka menjadi merasa terindimitasi, mereka tetap hidup dengan sederhana.

Dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, sebenarnya mereka takut akan terjadi hal-hal buruk pada rumahnya. Takut jika terkena hujan akan ambruk seketika. Selain itu, atap rumah yang terbuat dari genteng itu sering kali mengalami kebocoran ketika hujan mengguyur.

Dinding rumah yang terbuat dari kayu-kayu bekas yang dipakainya untuk menutupi setiap sisi rumah juga sudah terlihat rapuh karena sering terkena air hujan. Rumah ini pun berada di bawah jalan pedesaan sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi longsor. Terlebih mereka mempunyai tiga orang anak yang sangat disayanginya.

Kondisi yang memperihatinkan juga tidak dialami oleh satu keluarga saja, masih banyak warga lain yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang strategis dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang sebagai salah satu upaya membangun Indonesia seutuhnya. Namun, yang terjadi sekarang adalah banyak warga yang masih mendapat hunian belum layak.

Sebelum berbicara terlalu jauh, kita perlu mengetahui standar rumah yang layak huni. Berdasarkan Permenpera RI No.22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang memiliki persyaratan keselamatan dan kecukupan minimun luas bangunan.

Merujuk pada Permenpera RI No.22/PERMEN/M/2008, standar kondisi rumah layak huni memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, keselamatan bangunan yang meliputi struktur bawah pondasi, struktur tengah dan balok, serta struktur atas.

Struktur bawah pondasi harus ditempatkan pada tanah yang keras dan dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm di bawah permukaan tanah bambu maupun kayu. Pada struktur tengah, bangunan harus menggunakan kolom sebagai pemikul serta kolom atau tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa. Untuk bagian atas, yang terpenting adalah rangka kuda-kuda harus mampu menahan beban atap.

Kedua, kriteria kesehatan bagi penghuni. Kriteria kesehatan bagi penghuni adalah berupa kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50 persen dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk publik, baik itu ruang tamu maupun ruang keluarga. Selain itu, penyediaan sanitasi berjumlah minimal satu kamar mandi dan dilengkapi bangunan bawah berupa septic tank.

Ketiga, kriteria kecukupan luas minimum ruang. Luas minimal rumah layak huni di antara 7,2 meter persegi perorang sampai 12 meter persegi perorang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.

Setelah mengetahui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah pada salah satu warga yang saya lihat tadi dianggap tidak layak huni, baik dari sisi kriteria bangunan maupun keselamatan penghuni rumah. Melihat kondisi yang memprihatinkan, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Tentunya, pemerintah dapat memberikan pelayanan berupa perbaikan rumah warga yang tidak layak huni.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan perumahan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan sehat, aman, dan teratur. Menurut Urip Santoso (2016), rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan penataan ruang, penggunaan tanah, penguasaan hak tas tanah, serta kelayakan sarana dan prasarana lingkungannya.

Menurut Wizaka Wiyantara, rumah selain berfungsi sebagai hunian juga berfungsi sebagai sarana pendidikan keluarga. Oleh karena itu, rumah dengan lingkungannya yang layak huni menjadi salah satu komponen penting dalam membentuk Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Saat ini, harga bahan bangunan semakin meningkat menyebabkan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumahnya yang layak huni. Dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan gagasan dengan cara melakukan kompetisi dalam bentuk lomba desain rumah murah dan layak huni.

Selain itu, ketika saya ke Kabupaten Wonosobo untuk mengantar teman yang ingin pulang untuk mengembalikan laptop karena sudah tidak dipakai, sepanjang perjalanan menuju saya melihat ada beberapa jalan yang pastinya sudah sangat tidak layak untuk dilewati. Sudah banyak aspal yang terkelupas dan jalanan berlubang sehingga membuat pengendara sangat tidak nyaman.

Kondisi jalanan yang sudah tidak layak pakai itu menyebabkan berbagai tragedi kecelakaan yang menimpa sejumlah pengendara lalu lintas. Kecelakaan itu dialami oleh salah seorang warga di daerah tersebut. Lebih tepatnya berad di Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Ketika sedang melintas di jalanan yang sudah rusak tersebut, ia mengalami kecelakaan. Saat itu ia berniat untuk mendahului mobil yang ada didepannya, ia tidak tahu bahwa ada kendaraan lain yang berlawanan arah. Karena kondisi jalan yang rusak, pengereman yang dilakukannya tidak sempurna sehingga kecelakaan tak dapat dihindatkan.

Ia mengalami luka yang cukup serius, yakni jari tangannya ada yang patah. Sungguh miris. Menanggapi hal tersebut, apakah pemerintah sudah tau akan hal itu? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digadang-gadang wakil dari rakyat malah bersikap seperti tidak memperdulikan. Padahal jalan tersebut sudah rusak sejak tiga tahun yang lalu. Namun, sampai sekarang jalan itu belum ada penanganan sedikit pun.

DPR yang berkewajiban sebagai wakil rakyat, beberapa dari mereka malah sibuk korupsi sana sini, uang yang seharusnya digunakan untuk memfasilitasi rakyat, ada yang tidak sampai ke tangan rakyat. Lalu, apa yang sebenarnya mereka bahas setiap rapat di gedung besar nan megah jika keluhan rakyat tidak mereka dengar? Namun, saya tetap percaya bahwa semua anggota dewan yang terlantik adalah anggota dewan yang telah selesai dengan urusannya sendiri sehingga mereka betul-betul ingin mendedikasikan dirinya secara total untuk masyarakat.

Seluruh waktu yang mereka punya, dengan sekuat tenaga akan ia curahkan untuk memperjuangkan aspirasi publik, baik yang mereka wakili atau tidak. Dengan berpikiran positif, kami harap mereka tidak mencederai kepercayaan publik yang didapatkan dengan susah payah itu dan tidak bersikap masa bodoh terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami rakyat. Jika wakil rakyat bersikap sedemikian rupa, rakyat menjadi skeptis atau ragu kepada mereka.

Apabila hal itu terjadi, akan berdampak pada munculnya sikap apatis atau sikap tak acuh bahwa ada atau tidaknya wakil rakyat tidak akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Lalu, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh DPR?

Salah satu tugas DPR yang berkaitan dengan rakyat adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Oleh karena itu, anggota DPR harus mampu memahami dan ngemong rakyatnya agar tugas dapat terlaksana dengan baik.

Sebenarnya, sebelum keluhan rakyat sampai ke telinga DPR, terdapat satu lembaga lagi yang berdiri di bawah naungan DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah pada tingkat I dan tingkat II, yaitu provinsi dan kota atau kabupaten.

Sebagai salah satu lembaga negara yang tinggi, sebenarnya DPRD memiliki beberapa fungsi dan tugas tertentu. Untuk dapat mengetahui hal itu, ada beberapa penjelasan terkait fungsi DPRD.

Pertama, fungsi legislasi. Dalam hal ini, DPRD membentuk peraturan daerah bersama bupati. Kedua, fungsi anggaran. Anggota DPRD menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah kabupaten. Ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sebelumnya sudah disahkan dalam APBD.

Tugas-tugas DPRD. Pertama, membentuk peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tentunya harus dibahas dengan pimpinan daerah, misalnya gubernur, walikota, maupun bupati. Dengan pembahasan yang telah dilakukan diharapkan peraturan sudah disepakati oleh semua anggota memang benar-benar sesuai dengan rakyat dan masyarakat daerah.

Selain membahas mengenai peraturan daerah, mereka juga melakukan rapat pembahsan RAPBD yang kemudian akan disahkan menjadi APBD. Hal itu juga bertujuan agar terciptanya kesesuaian terhadap masalah yang dialami oleh rakyat. Kedua, memberi persetujuan pemindahtanganan aset daerah. Sebagai contoh, misalkan gedung A yang tadinya merupakan gedung milik swasta, tetapi karena terlilit sengketa maka diputuskan bahwa gedung tersebut akan dipindahkan ke tangan pemerintah daerah.

Ketiga, melaksanakan pengoperasian dan penyerapan anggota daerah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa DPRD mempunyai fungsi legislatif. Mereka dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui RAPBD pada periode terkait. Tidak hanya itu, DPRD melalui komisi terkait juga memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengoperasian APBD yang sudah disetujui sebelumnya.

Sebagai contoh, APBD tentang pertanian. Oleh karena itu, DPRD harus dapat memberikan dana untuk dinas pertanian sesuai dengan jumlah yang tertera pada APBD.

Keempat, menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebagai anggota DPRD yang baik, mereka harus mampu mendengarkan keluhan rakyat dan kebutuhan rakyatnya. Jika hal itu dilakukan, daerah akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal kemajuan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya anggota DPRD yang sebagai wakil rakyat, diharapkan anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti yang sudah saya singgung di atas. Menjadi tidak logis bahwa fungsi dan tugas mereka hanya termuat dalam undang-undang saja, tanpa penerapan yang baik.

Ketika rakyat merasa nyaman akan pelayanan yang diberikan oleh DPRD maka rasa kepercayaan rakyat akan anggota DPRD tersebut dapat tumbuh kembali.

 

Referensi

Santoso, Urip. 2016. Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana.

Wizaka, Wiyantara. Disain Rumah Murah. Jawa Barat: Griya Kreasi.