Perkawinan di Bawah Umur

Gerakan Cegah Pernikahan Dini. REVOLUSI MENTAL

Perkawinan di bawah umur terus saja menjadi berita di media massa, baik cetak maupun online. Ini menjadi penanda bahwa kasus tersebut masih marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut juga menjadi pengingat kepada semua pihak bahwa fenomena perkawinan pada usia tidak ideal itu harus mendapat perhatian serius.

Padahal sudah sejak lama pemerintah melalui berbagai perangkat peraturan dan program telah berusaha menekan laju angka perkawinan usia dini, sebagai upaya membangun ketahanan keluarga yang berkualitas di masa mendatang. Upaya terkini adalah melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyebabnya.

Sebelum perubahan, usia minimal perkawinan ditentukan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, umur minimal boleh menikah menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita. Bahkan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin agar para hakim pengadilan lebih selektif dan cermat dalam memberikan izin dispensasi kawin.

Sebagaimana pada awal tulisan, kasus perkawinan di usia anak masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, terjadi penurunan proporsi perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun. Pada 2018, angka nasional perkawinan anak sebesar 11,21 persen, turun menjadi 10,82 persen pada 2019.

Menurut berita yang ditayangkan di Kedaulatan Rakyat pada tanggal 15 Maret 2022, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat 394 angka pernikahan anak selama tahun 2019. Angka tersebut naik 200 persen pada tahun 2020 dengan angka 948, sedangkan perkawinan anak terjadi sebanyak 757 kali di tahun 2021.

Berkaca pada data perkawinan bawah umur yang tetap tinggi menimbulkan pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Bukankah Undang-undang Perkawinan yang dulu dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya angka perkawinan dini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan soal umur? Pertanyaan seperti ini akan terus muncul sejalan dengan fenomena kasus tersebut yang tetap stabil atau naik.

Hal itu terkait dengan berbagai faktor penyebabnya dan tidak dicari solusi untuk mengatasinya. Oleh karena itu, selama berbagai faktor penyebabnya tidak ditangani dengan baik, menurunkan angka perkawinan di bawah umur adalah harapan hampa belaka. Bahkan kenaikan itu justru terasa logis karena adanya korelasi dengan perubahan batas umur minimal.

Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini

Berbicara tentang penyebab terjadinya pernikahan di usia dini tidaklah tunggal. Bahkan faktor-faktor determinan itu berbeda di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Namun, secara umum berbagai kasus perkawinan di bawah umur, pemicunya berkaitan dengan beberapa hal.

Pertama, faktor rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Situasi rendahnya kesejahteraan hidup keluarga dapat memicu terjadinya perkawinan usia dini. Para orang tua dengan penghasilan rendah memiliki pola pemikiran sederhana. Mereka berpikir, beban ekonomi keluarga terasa berat, terlebih lagi karena tanggungan sejumlah anak. Jalan keluar untuk mengurangi beban tersebut adalah menikahkan anak (putrinya) sehingga beban ekonomi itu beralih kepada suami anaknya alias menantu.

Kalangan keluarga dengan penghasilan rendah atau miskin cenderung tidak berpikir tentang sekolah dan masa depan anak mereka. Bahkan sang menantu tidak hanya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, justru diharapkan dapat mengangkat ekonomi keluarga mereka. Pola pikir seperti ini tidak hanya terjadi di kalangan pedesaan, tetapi juga pada keluarga miskin perkotaan.

Kedua, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Berdasarkan pengalaman di lapangan, kehamilan ini menjadi faktor tertinggi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Situasi ini timbul dilatarbelakangi pergaulan bebas anak-anak usia sekolah dan remaja.

Hal ini dapat terjadi karena orang tua tidak selamanya mampu mengontrol pergaulan anak-anak mereka. Para orang tua di lingkungan perdesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani, sering kali pergi ke ladang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh anak-anak mereka. Demikian pula ketika di luar rumah, pergaulan anak-anak remaja sering kali sulit dikontrol oleh orang tua dan masyarakat.

Situasi yang sangat dilematik bagi orang tua yang anaknya telah hamil, pihak keluarga dihantui dan terbebani rasa malu jika anaknya melahirkan anak tanpa ayah. Dalam berbagai kasus KTD, tidak selalu pihak perempuan yang kurang umur, tetapi dapat terjadi juga pada laki-laki yang menghamili.

Ketiga, faktor kekhawatiran para orang tua yang melihat anaknya berpacaran terlalu lama karena memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak orang tua merasa takut terjadi perbuatan maksiat yang dilarang agama pada anak mereka.

Kecemasan dan ketakutan itu berujung pada keputusan menikahkan anak mereka, meskipun masih berusia anak-anak. Hal lain yang mendorong para orang tua menikahkan anak mereka karena perasaan malu dan tidak nyaman melihat anaknya bergaul dengan pasangan secara berlebihan. Ada juga orang tua yang berkilah untuk menghindari anggapan di masyarakat yang menyindir dan menakut-nakuti dengan ungkapan ‘perempuan keset’, yang memiliki arti akan telat menikah apabila sampai menolak lamaran.

Keempat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang etika pergaulan remaja yang sehat dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Kondisi ini dapat mengakibatkan para orang tua lalai untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mereka perihal pergaulan yang sehat dan terhindar dari pergaulan bebas.

Orang tua yang tidak paham tentang kesehatan reproduksi, juga menyebabkan mereka abai dengan kondisi perkembangan fisik serta jiwa anak mereka yang umurnya beranjak dewasa dan perubahan perilakunya. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan reproduksi sehat berdampak buruk bagi kesehatan pergaulan anak dan remaja.

Kelima, maraknya penggunaan teknologi informasi. Hal ini memudahkan kalangan anak-anak dan remaja melihat atau menyaksikan tayangan yang tidak layak bagi usia mereka sehingga dapat memacu gairah seksual dan emosi yang tidak terkendali.

Terlebih lagi dengan kenyataan bahwa orang dewasa dan orang tua jarang mencari tahu hal-hal yang sering dilihat anak-anak mereka melalui telepon pintar yang dibuka setiap hari. Faktor ini sangat beresiko dan dapat mendorong timbulnya perilaku negatif di kalangan anak-anak dan remaja, termasuk dapat menyebabkan penyimpangan perilaku remaja.

Ketujuh, kurang gencarnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Faktor ini terjadi karena rendahnya komitmen para pemangku kepentingan dari kalangan pejabat instansi pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan lembaga terkait, termasuk institusi nonpemerintah dalam berupaya mencegah menikah usia dini dan pendewasaan usia nikah.

Kondisi ini berkaitan dengan minimnya anggaran dana untuk penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi pada masing-masing instansi terkait. Hingga kini, tampaknya pemerintah desa belum memperlihatkan perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia terkait generasi muda dan keluarga berkualitas di masa depan, padahal secara finansial, instansi ini mampu untuk mendanainya.

Ketujuh faktor tersebut tentu masih dapat bertambah. Namun, jika berbagai faktor pemicu kasus menikah di bawah umur dapat diatasi secara serius dan menyeluruh, niscaya akan dapat meminimalisasi angka kejadiannya. Bagaimanapun upaya untuk mencegah kasus tersebut harus terus diupayakan mengingat dampaknya sangat buruk bagi ketahanan keluarga dan generasi ke depan.

Dampak Negatif Perkawinan di Bawah Umur

Menurut Hasan Bastomi, ditinjau dari berbagai aspek ada sejumlah risiko yang akan terjadi akibat perkawinan di bawah umur. Berdasarkan segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita, mereka akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga, terutama apabila mempunyai anak.

Secara mental, pada umumnya para pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral di setiap hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosinya.

Demikian juga dari segi kesehatan, terutama pihak wanita. Pasangan yang menikah di bawah umur akan rentan terhadap risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti kematian ibu maupun kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan kecuali berisiko tinggi.

Berdasarkan aspek kelangsungan rumah tangga, dengan tingkat kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosi, serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar. Pasangan ini akan sangat rentan menimbulkan konflik yang berpotensi kuat mengganggu kelangsungan rumah tangga sehingga jauh dari harapan menikah yang sesungguhnya, yaitu keluarga bahagia dan tenteram.

Berdasarkan segi pendidikan, pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah. Kini, mereka punya tanggung jawab baru sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah. Kondisi ini mengharuskan mereka berperan lebih banyak mengurus rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, dan keharusan mencari nafkah.

Pola lain dari kasus serupa adalah karena biaya pendidikan yang tak terjangkau. Anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Berdasarkan segi domestik, sering kali ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam berbagai kasus pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan, berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Adanya dominasi pasangan, sangat rentan menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hal lainnya adalah tentang dampak terhadap suami istri. Tidak dapat dimungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan usia muda, tidak mampu memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Penyebabnya adalah fisik dan mental mereka belum matang, sehingga cenderung memiliki sifat egois yang tinggi. Akibatnya, potensi konflik akan terus menghadang keluarga mereka.

Demikian juga tentang dampak terhadap anak-anak mereka. Pasangan nikah di bawah umur tidak hanya berdampak negatif pada pelakunya, tetapi juga pada anak-anaknya. Anak stunting, anak salah asuh, telantar kasih sayang, anak dengan perkembangan mental terganggu akibat perceraian, dan berbagai akibat buruk lainnya. Dalam jangka panjang hal ini dapat berakibat menurunnya kualitas generasi di masa depan.

Terakhir adalah dampak terhadap masing-masing keluarga. Apabila keadaan rumah tangga tidak bahagia, bahkan konflik berkepanjangan maka yang terjadi adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Kondisi ini membuat hubungan antara besan tidak harmonis, paling tidak dapat terjadi ketegangan di antara mereka. Potensi perceraian sangat mungkin terjadi, karena perkawinan mereka dulu karena keterpaksaan belaka (karena hamil), bukan karena saling cinta.

Dalam kondisi cerai, anak mereka yang masih dalam proses tumbuh kembang akan mengalami gangguan. Sang anak seringkali jauh dari didikan kasih sayang yang sesungguhnya karena mereka dititipkan pada kakek atau neneknya.

Berbagai solusi untuk mengatasi meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur menjadi tanggung jawab bersama, yakni pemerintah dan semua pihak. Hal terpenting adalah adanya kemauan yang serius, tidak hanya formalitas melaksanakan kegiatan, apalagi sekadar menghabiskan anggaran.

Salah satu gambaran upaya mengatasi persoalan perkawinan di bawah umur adalah program Ayunda Si Menik (Ayo Tunda Usia Menikah) yang pernah dilaksanakan di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul. Dibutuhkan kemauan dan semangat inovatif yang tinggi untuk menyukseskan suatu program yang bertujuan mulia dan bermanfaat bagi kebaikan bersama.

 

Referensi

Bastomi, Hasan. 2016. Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan: YUDISIA, 7(2), 354-384.

Koran Kedaulatan Rakyat, 15 Maret 2022.