Tantangan Perubahan Desa

Pelatihan Manajemen Kelembagaan Petani. JOGJAPROV

Desa adalah entitas terkecil dari sebuah negara dan salah satu miniatur sebuah pemerintahan negara. Desa memiliki perangkat yang mencerminkan sebuah pemerintahan mini, tetapi dengan tanggung jawab yang hampir sama, yakni menyejahterakan kehidupan masyarakat. Perbedaan mendasar antara desa dan negara terletak pada sumber keuangan. Desa tidak memiliki sumber keuangan sendiri sehingga yang dimiliki sangat terbatas.

Wilayah suatu desa dapat sangat luas dengan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, kepemilikan tanah dan sumber daya alam menjadi milik negara dan masyarakat, bukan milik desa. Karena desa tidak memiliki dana yang cukup untuk mengelolanya, sehingga tanah dan sumber daya menjadi tidak terkelola untuk kepentingan masyarakat desa dengan maksimal.

Perubahan yang cukup besar bagi desa adalah adanya Undang-Undang Desa Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, terdapat perhitungan mendasar pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi, serta keadaan statistik desa. Artinya, besar kecilnya Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat sangat bergantung pada kondisi desa itu. Dana yang diterima desa cukup besar hingga satu miliar lebih atau hanya ratusan juta. Perbedaan tersebut membuat desa harus benar-benar mampu menyerap semua anggaran yang ada sesuai alokasi.

Namun, tidak semua desa mampu melakukannya. Ada banyak kesulitan yang harus dihadapi, baik terkait rencana maupun pelaporan evaluasinya sehingga mengakibatkan pencairan dana tertunda dan bisa berkurang.

Agar Dana Desa dapat terserap dengan baik, perlu kiranya desa belajar banyak seluk-beluk pendanaan tersebut agar dana yang seharusnya untuk desa memang sampai kepada masyarakat desa. Dana tidak hanya mengendap ataupun disalahgunakan oleh kepentingan yang tidak seharusnya. Dengan alokasi dana yang besar, seharusnya desa sudah mampu mandiri sejak 2015 sampai 2021. Artinya, sudah tujuh tahun dana bergulir dan seharusnya setiap desa mampu menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Tidak boleh terdengar lagi adanya kemiskinan di desa, adanya stunting, dan desa yang tidak terbangun infrastrukturnya. Seharusnya, setiap desa sudah mampu menunjukkan kemandiriannya. Menurut data Kominfo, Dana Desa yang sudah disalurkan pemerintah sebesar 468 triliun rupiah sampai tahun 2022.

Dana yang besar ini memang perlu diaudit, apakah desa sudah mampu mengelolanya atau tidak? Apakah masih ada kesenjangan di desa? Apakah ada masyarakat yang masih tidak dapat menikmatinya? Apakah pembangunan di desa telah benar-benar terjadi? Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh para pengawas Dana Desa. Jangan sampai dana yang besar dan banyak hanya menguap menjadi hal-hal yang tidak perlu.

Masyarakat desa harus sudah mulai melek karena ada dana yang sampai di desa mereka tiap tahun dan jumlahnya teramat besar. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mencoba mencari tahu, tidak akan terjadi perubahan yang besar pada masyarakat desa. Hanya kaum elit desa yang akan menikmati keuntungan tersebut.

Seharusnya, mereka yang cerdik, pandai, dan peduli ikut terlibat dalam memantau serta mengikuti perubahan tiap-tiap desa yang ditempatinya. Kepedulian inilah yang diharapkan ada agar masyarakat desa yang kebanyakan terbelakang dalam pengetahuan menjadi sadar bahwa mereka punya hak yang sama dalam kebijakan desanya. Tidak hanya menjadi objek saja, tetapi subjek pembangunan desa.

Penetapan prioritas Dana Desa mulai tahun 2015 sampai 2019 yang cenderung untuk membangun infrastruktur menjadikan desa sudah memiliki jalan-jalan yang layak, sumber pengairan, dan lain-lain. Artinya, secara tak kasat mata, desa sudah sudah siap menghadapi perubahan karena sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Pada tahun 2020 dan 2022 ini, fokus Dana Desa adalah untuk membantu penanganan Covid-19. Penanganan dilakukan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa yang terdampak, baik langsung maupun tidak langsung.

Hal ini tentu saja mengganggu proses keberlangsungan pembangunan desa, tetapi bagaimanapun desa harus terus menjalankan kehidupan dengan lebih kreatif. Selama masa 2 tahun ini hampir sebagian besar andalan desa seperti tempat wisata menjadi berhenti operasionalnya, dan hal tersebut berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat serta objek wisatanya.

Objek wisata jadi tidak terurus dengan baik karena desa lebih mementingkan keselamatan masyarakat. Seiring waktu, pandemi telah perlahan membaik, walau masih dengan prokes yang standar. Ekonomi pun sudah mulai menggeliat dan masyarakat desa berharap dapat bertumbuh kembali ekonominya.

Bercermin pada kasus pandemi Covid-19, masyarakat harus belajar bahwa ada sumber-sumber ekonomi desa yang bahkan lebih baik di masa pandemi, yaitu kebutuhan akan pangan. Sebab, sebagian besar desa adalah pusat produsen pangan. Hampir semua desa memiliki lahan pertanian dan tidak semua desa punya lokasi yang cocok untuk wisata. Dengan kondisi tersebut, seharusnya desa lebih mengoptimalkan program pangan desa.

Program pangan juga mampu menarik pariwisata desa, tetapi harus memiliki keunikan dan tidak bersifat kekotaan. Desa harus mampu menciptakan ruang dan peluang untuk bertumbuh dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh desa lainnya. Dalam hal ini penting untuk memetakan setiap potensi desa agar tidak sekadar membangun saja, tetapi lebih pada menyejahterakan warga.

Masyarakat desa harus mempunyai pemikiran untuk membalik pola pikir, dari yang berpikir biasa menjadi berpikir luar biasa. Memang tidak akan mudah, tetapi pasti desa memiliki orang-orang dengan kemampuan berpikir yang kreatif dan unik. Keterbatasan yang dirasakan masyarakat desa selama ini, membuat mereka kaya akan sarana, tetapi kaya akan khasanah kearifan lokal yang merupakan bagian penting dari berpikir kreatif dan unik.

Dengan adanya dana yang besar yang diterima desa menyebabkan kemampuan berpikir unik ini akan menghilang begitu saja. Setiap orang harus berubah, begitu pun setiap desa. Namun, yang menjadi pertanyaan, desa sanggup atau tidak mengejar ketertinggalan ini?