Desa Berbisnis, Mungkinkah?

Kuliah Umum Sekolah BUMDes. KEMENDES

Pemerintah telah mencanangkan program wirausaha bagi masyarakat Indonesia dan telah diikuti oleh atmosfer yang akan mendukung masyarakat untuk bisa menjadi pengusaha yang mandiri. Program tersebut ditempuh melalui regulasi, serta kegiatan pendukung, seperti pendampingan usaha, pendanaan, sampai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Meskipun banyak hal yang masih kurang, dengan terus menerus memperkenalkan program wirausaha ini, masyarakat Indonesia diharapkan bisa lebih melek terhadap dunia usaha. Pertanyaannya, apakah masyarakat desa sudah mampu menyerap informasi tentang program tersebut?

Masyarakat desa adalah masyarakat yang cenderung bersifat agraris. Meskipun ada sedikit orang yang menekuni dunia usaha, kecenderungannya bukan ‘berbisnis’, tetapi masih ‘berdagang’.

Tingkatan usaha paling bawah adalah tukar menukar barang atau barter. Masyarakat yang memiliki suatu jenis barang dengan jumlah yang banyak, akan menukarkan kelebihan barang yang ia miliki dengan barang lain yang dibutuhkan. Seperti menukar sayuran dengan telur, hewan dengan sawah, dan lain-lain.

Barter yang terjadi dalam masyarakat desa tidak berdasarkan prinsip bisnis, tidak memikirkan untung dan rugi. Cara kerjanya masih berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan bisnis bukan hanya kegiatan untuk tolong-menolong, jauh lebih kompleks daripada itu.

Tingkatan usaha yang digeluti masyarakat desa berikutnya adalah berdagang. Berdagang adalah aktivitas jual beli barang yang tidak diproduksi sendiri untuk mencari keuntungan. Berdasarkan hal ini, masyarakat sudah mulai masuk kepada dunia bisnis, tetapi bukan bisnis yang sebenarnya.

Masyarakat sudah mengenal prinsip untung dan rugi, tetapi dalam level yang sangat sederhana. Mereka membeli barang dengan harga tertentu, kemudian dijual dengan mematok harga tanpa menghitung faktor lainnya. Sebagai contoh, membeli setandan pisang seharga Rp30.000 dan dijual kembali dengan harga Rp40.000. Bahkan ada yang menjual dengan harga Rp25.000 jika sudah merasa tidak dapat mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Masyarakat tidak berpikir harga di tingkat produsen atau pasar akan naik atau turun. Bagi mereka, yang terpenting adalah pedagang bertugas untuk mencari harga semurah mungkin agar dapat dijual dengan untung yang diharapkan. Kemungkinan adanya kerugian tidak pernah dipikirkan, rugi adalah risiko yang harus mereka terima. Begitulah prinsip berdagang masyarakat desa.

Tingkatan usaha berikutnya disebut Usaha Kecil Menengah (UKM), tingkatan ini sudah agak rumit bagi masyarakat karena membutuhkan perhitungan biaya. Perhitungan biayanya pun masih sangat sederhana, begitu juga terkait untung dan rugi. Perhitungan sudah mulai dilakukan, walaupun dasarnya masih sangat subjektif dan penuh rasa cemas apabila harganya terlalu mahal.

Pada tingkat ini, masyarakat sudah mulai menghitung biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah barang, baik barang produksi atau barang dagangan. Masyarakat sudah mulai mengenal memberi nilai tambah terhadap produknya, baik dengan mengubah atau memberi kemasan sederhana, agar harga sesuai dengan keuntungan yang diharapkan.

Sebagai contoh, singkong dapat diolah menjadi gorengan atau keripik dengan kemasan, tidak lagi singkong dijual dalam bentuk mentah. Masyarakat ini sudah berpikir adanya biaya produksi dan keuntungan yang akan diperoleh. Inilah tingkatan UKM yang kita kenal sekarang.

Tingkatan usaha selanjutnya adalah ‘bisnis’. Usaha yang berbadan hukum atau perorangan yang berusaha melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang, maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari definisinya, memang sangat kompleks. Kegiatan tersebut dimulai dari membeli bahan, memroduksi barang atau jasa, hingga menjualnya.

Dalam tingkatan usaha ini, sudah terlihat adanya perputaran yang pasti untuk melakukan kegiatan usaha karena kebutuhan masyarakat sebagai konsumennya telah diprediksi pasti. Kebutuhan masyarakat harus mampu diprediksi minimal satu tahun ke depan. Adanya kemampuan memprediksi kebutuhan inilah yang menentukan keberhasilan sebuah bisnis.

Memprediksi sebuah bisnis menjadi kegiatan paling sulit. Oleh karena itu, membutuhkan ahli dalam melakukan pemetaan agar sebelum bisnis dimulai sudah ada prediksi tentang pasar. Tujuan dari prediksi, mengetahui dana dan strategi yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar telah sesuai atau belum.

Sampai kepada tingkatan bisnis, bagi masyarakat desa tentu saja sangat tidak mudah karena dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak sedikit dan sederhana. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi perintah untuk berupaya mendorong masyarakat berbisnis agar tingakatan usaha mereka naik kelas. Diharapkan dengan upaya meningkatkan kelas usaha masyarakat akan banyak menghasilkan para pengusaha yang ulet dan tangguh.

Tidak ada yang tidak mungkin. Namun, menjadi kenyataan atau tidak tergantung pada upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dibutuhkan ketekunan dan keuletan untuk mendidik masyarakat desa dari pola pikir yang agraris menjadi berpola pikir agraris dan bisnis. Pola pikir bisnis sangat perlu diberikan kepada masyarakat desa agar mereka menyadari betapa besar potensi yang dimiliki oleh desa yang dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama.

Adanya pendamping yang ahli di bidangnya, dana yang tersedia, sumber daya alam yang siap diolah, dan sumber daya manusia yang mumpuni menjadikan desa siap terjun ke pasar bisnis profesional. Desa sebagai Lembaga yang mempunya kemampuan untuk membentuk badan hukum di bawahnya merupakan satu kelebihan untuk memulai upaya bisnis.

Izin membuat usaha dalam tingkat desa disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selain itu juga disinggung dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Semua piranti berupa perundangan untuk mendirikan sebuah badan usaha sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, tinggal pemerintah desa menyiapkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang akan dikelola bersama.