Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kewilayahan se-Kemantren Gedongtengen

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi pimpin kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kewilayahan se-Kemantren Gedongtengen, Rabu (18/5). jogjakota.go.id

Pada Rabu 18 Mei 2022, di Pendopo Kemantren Gendongtengen, melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kewilayahan se-Kemantren Gedongtengen yang dipimpin oleh Heroe Poerwadi selaku Wakil Walikota, didampingi Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono dan Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen Ananto Wibowo.

Anto Wibowo mengatakan bahwa masalah darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta, khususnya di Kemantren Gedong tengen bisa dikendalikan ketika setiap unit terkecil dan lembaga kewilayahannya mampu mengelola sampah. Jumlah sampah per hari yang dihasilkan wilayah Kemantren Gedongtengen adalah 16 ton, sementara total seluruh wilayah Kota Yogyakarta adalah 366 ton.

“Kami mohon untuk setiap ketua RT, RW, dan Kampung untuk mengajak warganya supaya bisa mengelola sampah. Ketika itu sampah organik nanti bisa diolah menjadi pupuk, sementara sampah anorganik yang memang bisa dimanfaatkan bisa digunakan kembali atau dibuat menjadi produk yang bernilai. Sesuai pesan Walikota Yogyakarta FROM TRASH TO CASH,” serunya.

Ananto Wibowo juga menyampaikan ketika setiap kelurahan ataupun kemantren mampu mengelola sampah yang dihasilkan, setidaknya akan mampu mengurangi 30 persen dari jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini tentunya bisa meringankan daya sampah di TPA, supaya tidak terjadi penumpukan ataupun melebihi kapasitas.

Berkenaan dengan itu, Indaruwanto Eko juga mendorong setiap unit terkecil keluarga kemudian naik di tingkat RT untuk mulai memilah sampah. Sebab setiap rumah itu pasti akan menghasilkan sampah.

“Sampah itu seperti bom waktu, ketika dibiarkan seperti tidak ada, tapi saat sudah menumpuk, nanti imbasnya sangat luar biasa. Maka dari itu mulai memilah mana sampah yang masih bisa digunakan, dan mana yang memang harus dibuang,”ucap Indaruwanto Eko.

Sejauh ini Pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang dalam proses pengajuan pengadaan lahan untuk pengelolaan sampah. Kemudian nantinya di tingkat kelurahan dan kemantren akan diberikan fasilitas dan alat daur ulang sampah. Kemudian hasil daur ulang sampah akan dijadikan barang yang lebih bernilai supaya menghasilkan keuntungan.

Wakil Walikota dalam hal ini menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ataupun penguatan lembaga kewilayahan adalah satu hal yang penting untuk dilakukan. Mengingat hal ini juga merupakan faktor penting terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

“Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Kewilayahan supaya nanti dasar hukum dari RT, RW, Kampung, LPMK itu sama. Tugas pokok dan fungsinya jelas, tidak tumpang tindih, lebih tertata dan bisa mendapat alokasi dana keistimewaan untuk mendorong program-program tiap kewilayahan,” ujar Heroe Poerwadi.

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development (pengembangan kemampuan individu), organizational capacity building (peningkatan kapasitas organisasi dan institutional capacity building (pembangunan kapasitas kelembagaan).

Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati secara jeli, agar penguatan kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat, dan menimbulkan dampak positif. Dalam penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah diarahkan bertujuan untuk:

Pertama mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kedua mengembangkan para pegawai, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organisasi masing-masing. Ketiga mengembangkan dan menguatkan jalinan keluar (development and strengthening of external links) dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.

Pada umumnya kesenjangan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dapat dipilah ke dalam tingkatan sebagai berikut: Pertama Manajemen Organisasional/strategi dimana kesenjangan pada level ini sangat terkait dengan kepemilikan kompetensi kepemimpinan (leadership competencies).

Meskipun pada 2 level yang lain manajemen operasional dan pelayanan, kepemilikan kompetensi kepemimpinan juga diperlukan, tetapi pada tataran manajemen strategi, kompetensi tersebut sangat diutamakan terutama dalam penataan kelembagaan atau pengembangan organisasi (organization development), membangun budaya organisasi (organization culture) manajemen perubahan (change management) yang mengarah pada peningkatan kinerja instansional dimana pada gilirannya akan menjadi pengungkit kinerja daerah.

Hal tersebut dirasakan semakin penting karena keputusan-keputusan dan tindakan strategi berada pada level ini. Selain itu, dewasa ini kemampuan membangun jejaring atau kemitraan strategi (building strategic network/partnership) pada skala yang lebih luas (nasional maupun internasional) sudah merupakan kebutuhan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah pada kondisi semakin sulit untuk mengatasi segala permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum secara sendiri tanpa bantuan pihak ketiga.

Kedua Manajemen Operasional dimana kesenjangan pada level manajemen operasional terkait dengan budaya kerja (work culture) dan manajemen kinerja (performance management), sistem dan proses kerja (work system and processes). Pada level ini, keberadaan kapasitas pimpinan pada lini tengah (middle and lower managers) memegang peran kunci untuk mewujudkan berbagai rencana strategi yang telah dicanangkan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya kinerja pemerintah daerah secara maksimal cenderung disebabkan oleh implementasi strategi yang tidak memadai, baik dalam kaitannya dengan program, anggaran, maupun prosedur yang dicanangkan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya kinerja pada tingkat manajemen operasional, diantaranya yaitu: Kurang memadainya budaya kerja para pimpinan pada level tersebut. Belum tersedianya sistem manajemen berbasis kinerja (performance-based management system) Kurang memadainya pengetahuan tentang change management. Belum terbangunnya standard operating procedures (SOP) yang baku pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Ketiga Manajemen Pelayanan dalam hal ini terkait dengan ranah pelayanan yang berkontribusi secara langsung terhadap efektivitas institusi, misalnya kapasitas teknologi informasi, sumber daya manusia, pengelolaan fasilitas, pelayanan hukum dan keuangan. Dalam kaitannya dengan kapasitas pelayanan maka kesenjangan yang ada terkait dengan ketersediaan 31 layanan, pengetahuan dan keterampilan profesional dan pengetahuan keterampilan pimpinan pada umumnya (knowledge and skills of managers generally).

Bahan Bacaan

Haris Faozan. (2014). ‘Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Daerah Perbatasan’. Jurnal Borneo Administrator.