Human Trafficking dalam Islam

Acara Doa Hari Anti-Perdagangan Orang. ZERO HUMAN TRAFFICKING

Kehidupan umat manusia pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah, baik masalah pendidikan, ekonomi, pendidikan, hingga masalah sosial. Berdasarkan sekian banyak masalah sosial yang muncul di masyarakat, diperlukan peran pemahaman agama agar masalah tersebut dapat selesai dan teratasi sesuai syariat.

Masalah sosial yang begitu banyak, perlu menjadi keprihatinan bersama. Seperti masih terjadinya human trafficking atau perdagangan manusia. Ternyata Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meningkat di saat pandemi. Rekrutmen terang-terangan disampaikan melalui media sosial. Kasus ini terus terjadi karena ego sektoral hingga buruknya perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang dan mengharamkan praktek jual beli manusia yang tercantum pada Al-Qur’an, Surat Al-Isra’ ayat 70.

 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

 

“Dan, sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Sangat jelas dalam ayat tersebut bahwa manusia adalah makhluk mulia. Oleh karena itu, atas dasar apa pun tindakan memperjualbelikan manusia sungguh tindakan yang jauh dan telah melanggar ajaran Islam.

Teori-teori mengenai hukuman tindak pidana human trafficking terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum Islam. Hasil yang ditemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, hukuman terhadap pelaku kejahatan human trafficking akan dikenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap kejahatan human trafficking. Adapun jenis-jenis pidana pokok yaitu hukuman penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana

Teori-teori mengenai hukuman tindak pidana human trafficking yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, hukuman terhadap pelaku kejahatan human trafficking akan dikenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap kejahatan human trafficking.

Adapun jenis-jenis pidana pokok, yaitu hukuman penjara dan pidana denda. Sedangkan, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Menurut hukum Islam, hukuman terhadap kejahatan human trafficking akan dikenai sanksi hukuman ta’zir yang berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman. Jadi, keduanya terdapat perbedaan dan persamaan dalam penerapannya.

Perbedaan yang ada terletak pada cara menjatuhkan hukuman. Hukum Positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sedangkan hukum Islam berdasarkan hukuman ta’zir, yaitu wewenangnya diserahkan kepada hakim dalam memutuskan hukuman. Persamaan dari kedua hukum tersebut adalah sama-sama melarang terhadap kejahatan human trafficking.

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa pelaku tindakan perdagangan manusia akan mendapat hukuman yang berat dan maksimal. Semoga Allah Swt selalu melindungi keluarga dan masyarakat kita sehingga tercipta tatanan kehidupan yang berlandaskan hukum yang menghargai derajat setiap manusia.