Sejarah dan Pembangunan Telaga Desa Potorono Banguntapan

Telaga Desa Potonoro. bantulkab.go.id

Telaga desa Potorono berada di tanah kas Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pada awalnya tanah kas desa yang berada di selatan Jembatan Plakaran merupakan lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Lahan tanah kosong malah berkali-kali dikeruk dan pemanfaatan kerukan tanah tersebut tidak jelas. Kondisi tanah desa yang pemanfaatannya tidak jelas menimbulkan kerusakan pada aspek lingkungan sekitar tanah kas desa. Tanah kas Desa Potorono yang menjadi telaga desa berada di Padukuhan Salakan.

Melihat kondisi yang terjadi di lahan tanah kas desa yang tidak termanfaatkan dengan baik, berinisiatif untuk mencoba mengelolanya. Dukuh tersebut membangun jejaring dengan berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan.

Jejaring tersebut dimulai dengan pengelolaan sampah yang ada di Padukuhan Salakan. Sampah menjadi permasalahan yang menjadi perhatian dukuh tersebut. Dukuh membangun jejaring dengan pihak yang fokus pada pengelolaan sampah seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), pegiat pengelola sampah, pegiat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Berbagai kegiatan tentang pengelolaan sampah diikuti oleh Dukuh Salakan. Jejaring dan komunikasi yang dilakukan Dukuh ini kemudian membawa arah pada pembicaraan pembangunan telaga desa di Desa Potorono. Dukuh Salakan mendapat tawaran Program Telaga Desa yang digaungkan oleh BLH pada tahun 2017.

Tawaran tersebut kemudian diinisiasikan Dukuh Salakan dengan pihak pemerintah desa. Setelah adanya kesepakatan dengan Pemerintah Desa Potorono, tahap selanjutnya adalah menentukan lokasi pembangunan telaga desa. Lokasi tanah kas desa yang berada di Padukuhan Salakan yang menjadi pilihan.

Rekomendasi yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Potorono ditindaklanjuti oleh BLH dengan melakukan kajian. Pendanaan pembangunan telaga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017.

Dana anggaran pembangunan telaga dan komponen fasilitas penunjang menjadi kewenangannya dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran di mana kuasa pengguna anggaran yang dimaksud adalah Badan Lingkungan Hidup. Inventarisasi pencatatan aset bangunan sementara tercatat pada kuasa pengguna anggaran.

Pelaksanaan pembangunan telaga desa dilaksanakan oleh pihak ketiga. Program Telaga Desa memiliki dua tahapan pembangunan. Tahap pertama adalah pembangunan telaga desa, kemudian tahap kedua adalah pembangunan lanjutan fasilitas penunjang.

Pembangunan Telaga Desa Potorono dilaksanakan dimulai pada tahun 2017. Pembangunan telaga desa dapat dikatakan cepat karena pada akhir tahun 2017 sudah selesai untuk tahap pertama. Pembangunan Telaga Desa Potorono dapat dilaksanakan karena dari pihak desa telah berhasil memenuhi persyaratan administrasi pengajuan pembangunan telaga desa.

Persyaratan administrasi yang krusial adalah bagaimana desa mampu untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dengan membuat peraturan desa. Proses pembangunan Telaga Desa Potorono mulai berjalan dan tahap 1 selesai mendapat pemantauan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Desa Potorono belum melakukan perizinan kepada kesultanan untuk memanfaatkan tanah desa. Alhasil, pengajuan anggaran pembangunan tahap kedua mengalami penundaan. Pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 menerjang Indonesia, berimbas pada realokasi anggaran diarahkan atau fokus pada penanganan pandemi.

Pengelolaan Telaga Desa Potorono oleh Kelompok Sadar Wisata Cindamas (2017‒2019). Pengelolaan Telaga Desa Potorono diawali oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Cindamas.

Pembangunan tahap pertama telaga desa yang sudah selesai mengharuskan pembentukan pengelola telaga desa. Pengelola telaga desa diharapkan mampu menjaga dan merawat kelangsungan telaga desa.

Pokdarwis “Cindamas” merupakan kelompok sadar wisata dari Padukuhan Salakan. Setelah adanya serah terima antara BLH dengan Pemerintah Desa Potorono, dorongan pembentukan pengelola muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari Dinas Pariwisata Bantul. Dinas Pariwisata Bantul mendorong agar telaga desa dapat dimanfaatkan dan dirawat oleh kelompok sadar wisata.

Dukuh Salakan kemudian mengadakan pertemuan terkait pembentukan kelompok. Perwakilan dari 7 RW dikumpulkan dan melaksanakan rapat. Pembahasan yang dilakukan menghasilkan susunan kepengurusan Pokdarwis dengan ketuanya Ali Qosim. Berikut susunan kepengurusan Pokdarwis “Cindamas”: Setelah kepengurusan terbentuk, Pokdarwis “Cindamas” didaulat untuk mengelola Telaga Desa Potorono.

Pengelolaan telaga desa melalui pokdarwis ini mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Bantul. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi beberapa kali pelatihan terkait pengorganisasian kelompok, pelaksanaan Sapta Pesona, dan pengembangan kepariwisataan.

Aktivitas kegiatan Pokdarwis meliputi perawatan lingkungan telaga desa, penataan telaga desa, pengorganisasian pedagang yang berjualan di area sekitar telaga desa. Keberadaan Pokdarwis Cindamas di awal memiliki dampak yang positif bagi kelangsungan telaga desa.

Berbagai kegiatan ataupun event berlangsung di area telaga desa, seperti kegiatan merti sungai, peringatan hari bumi, peringatan Hari Kartini yang dihadiri oleh GKR Hemas. Komunitas-komunitas pada akhir pekan silih berganti berkegiatan di area telaga desa. Telaga Desa Potorono menjadi ruang publik baru bagi masyarakat Desa Potorono dan sekitarnya.

Kegiatan senam setiap minggunya membuat telaga desa hidup. Pengelolaan rekreasi diarahkan untuk memberi pakan ikan. Ada beberapa penjual pakan ikan di beberapa titik pada area telaga desa. Kegiatan pemancingan tidak dilakukan di telaga desa, terselenggara hanya pada event tertentu. Kunjungan masyarakat ke telaga desa ramai pada saat menjelang akhir pekan, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Operasional aktivitas kegiatan dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Masyarakat yang datang ke telaga desa tidak dipungut biaya parkir, tetapi biaya parkir sukarela. Pada area telaga desa sebelah utara dibangun kedai atau warung makan yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman.Pengelola warung makan dihandle langsung oleh Ali Qosim (ketua pokdarwis Cindamas).

Kemudian masyarakat sekitar membuka lapak-lapak makanan dan minuman ringan di sepanjang areal telaga desa (sisi barat). Pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis “Cindamas” membuahkan hasil yaitu adanya penambahan fasilitas gazebo 3 buah. Gazebo yang dibangun dananya berasal dari pengelolaan parkir. Kemudian ada CSR dari Bank Danamon yang masuk memberikan bantuan berupa bangunan toilet umum.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Cindamas dalam perjalanannya mengalami berbagai dinamika. Dinamika yang terjadi di antaranya adalah muncul miss koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa. Beberapa pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh pokdarwis tidak melibatkan pemerintah desa.

Pemerintah Desa tidak mendapatkan informasi terkait perkembangan pengelolaan yang telah dijalankan pokdarwis. Di sisi lain pemerintah desa juga tidak memberikan dukungan secara konkret terhadap keberadaan pokdarwis. Pokdarwis tidak mendapatkan legitimasi dalam menjalankan pengelolaan telaga desa.

Pemerintah Desa belum mengeluarkan aturan dasar yang terwujud dalam peraturan desa tentang pengelolaan telaga desa. Selain itu juga, penugasan resmi kepada pokdarwis untuk mengelola telaga desa belum diterbitkan. Aktivitas kegiatan pokdarwis yang tidak mendapatkan legitimasi dan support dari Pemerintah Desa, menyebabkan pengelolaan pokdarwis menjadi tidak berjalan dengan baik.

Muncul berbagai prasangka dari dalam kepengurusan dan dari masyarakat yang ada di sekitar telaga desa. Pokdarwis Cindamas dalam aktivitasnya akhirnya bergerak sendiri. Melihat kondisi yang kurang baik dengan munculnya sentimen ke pokdarwis, puncaknya di akhir tahun 2019 Pokdarwis Cindamas dibubarkan.

Pokdarwis Cindamas ternyata memiliki hutang terkait dengan pembangunan kedai makan yang ternyata pembangunannya mendapatkan bantuan modal dari seorang pejabat publik. Modal tersebut harus dikembalikan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Cindamas, akhirnya pokdarwis dibubarkan.

Pengelolaan telaga desa yang awalnya dilakukan pada tingkat dukuh kemudian beralih dikelola oleh desa melalui kepengurusan baru yang bernama Desa Wisata Sumber Mrue. Keberadaan anggota Pokdarwis Cindamas tetap ditawari untuk bergabung menjadi pengurus desa wisata.

Kemudian pada awal tahun 2020 hingga awal bulan Maret 2020 penggodokan kepengurusan Desa Wisata Sumber Mrue dijalankan. Pandemi Covid-19 yang melanda Yogyakarta akhirnya yang menyebabkan aktivitas Telaga Desa Potorono berhenti total.

Telaga desa ditutup portal untuk menghindari mengumpulnya warga di area telaga. Selama 6 bulan telaga desa ditutup, kondisinya tidak terawat. Banyak ikan yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengelolaan Telaga Desa Potorono Oleh Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue (2019‒Saat Ini).

Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat pada akhir tahun 2019 merupakan pengelola yang levelnya berada pada tingkat desa. Pengelolaan aktivitas kepariwisataannya tidak hanya pengelolaan telaga desa, tetapi keseluruhan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Potorono.

Pengelolaan telaga desa merupakan sub unit atau bagian dari Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue. Unit usaha wisata yang ada dalam Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue meliputi Telaga Desa Potorono, pemancingan, wisata edukasi pertanian Kelompok Swadaya Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau di Potorono, dan Kampung Keluarga Berencana.

Dari unit wisata yang digerakkan dahulu tetap Telaga Desa Potorono. Kepengurusan Desa Wisata Sumber Mrue mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa mengawal pembentukan kepengurusan dan melakukan berbagai koordinasi. Pihak pemerintah desa bersama dengan perwakilan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan pengurus yang diangkat.

Kepengurusan unit wisata telaga desa mulai melakukan aktivitasnya dengan koordinasi. Langkah awal yang dilakukan adalah kerja bakti membersihkan areal telaga desa. Kemudian pembangunan kios-kios untuk pedagang di sisi sebelah selatan.

Pemerintah Desa dalam pembuatan kios memberikan perhatian dengan memberikan bantuan modal, walaupun pembangunan menggunakan material lama/bekas. Selain itu, pengurus harian telaga desa melakukan studi banding ke pantai yang ada di Gunung Kidul sekaligus kerja sama untuk meminjam peralatan kano.

Peralatan kano ini yang akan dijadikan wisata baru di telaga desa. Pandemi Covid-19 menyebabkan telaga desa tidak berjalan, tetapi seiring dengan kondisi yang mengarah pada “new normal”, persiapan pembukaan telaga desa dilakukan. Pembukaan telaga desa untuk umum diluncurkan pada akhir bulan Agustus 2020.

Pembukaan telaga desa untuk umum ini sebagai upaya simulasi untuk melihat kesiapan pengelola dalam menjalankan aktivitas kegiatan wisata telaga desa. Telaga desa yang sudah dibuka menjadi hiburan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Desa Potorono.

Dengan dibukanya telaga desa masyarakat secara perlahan-lahan mendatangi objek wisata tersebut. Sore hari menjadi waktu favorit bagi masyarakat untuk menikmati suasana di telaga desa. Hal yang berbeda ketika sebelum pandemi adalah masyarakat yang datang menggunakan masker.

Namun, dari pengamatan peneliti masih banyak ditemui masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, kesiapan dari pengelola harian masih terbatas.

Pemerintah menetapkan aturan main dan regulasi, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung pengelolaan sumber daya dengan pengembangan teknologi yang sesuai dengan biofisik wilayah. Masyarakat dengan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan tertentu akan berinteraksi dengan pemerintah dan iptek sehingga membentuk tata kelola sumber daya yang kompleks.

Tata kelola sumber daya yang baik memiliki beberapa norma dan nilai yang spesifik yang menjadi faktor kunci dalam proses pengelolaan yaitu efisiensi ekonomi, keadilan dan kesamaan, daya dukung dan ambang batas pemanfaatan sumber daya untuk menjamin keberlanjutan.

Bahan Bacaan

Hery Purnomo. (2021). ‘Kolaborasi Stakeholder dalam Tata Kelola Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta’. Jurnal Masyarakat dan Desa.