Ekonomi Dunia Tidak Baik-baik Saja

Kelangkaan Bahan Pangan Menyebabkan Fluktuasi. UNESCAP

Ekonomi tahun depan memang diprediksi tidak menyenangkan. Baik Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih rendah. Krisis sovereign debt atau hutang negara, khususnya negara-negara berkembang menjadi catatan.

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan membawa dampak pada kenaikan-kenaikan komoditas pangan dan energi. Fluktuasinya sudah luar biasa, beberapa bulan terakhir gandum yang merupakan salah satu komoditas utama Rusia mengalami krisis.

Jika food crisis terus berlanjut, risiko kelaparan karena kelangkaan pangan akan terus meningkat pesat di Benua Afrika bagian Timur dan Barat. Begitupun kawasan Timur Tengah yang selama ini banyak menerima ekspor dari Ukraina. Kebutuhan mereka sulit terpenuhi, karena India sebagai negara penghasil gandum terbesar kedua sudah membatasi kuota ekspor gandumnya.

Peluang negara-negara ini mendapatkan gandum hanya tinggal dari China sebagai produsen gandum terbesar nomor satu. Amerika serikat, sebagai penghasil gandum terbesar ketiga tentu akan memainkan perannya disini.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah fluktuasi harga gandum dapat menjadi proyeksi harga beras. Ini akan menjadi fokus permasalahan krisis pangan bulan-bulan mendatang yang berdampak pada negara-negara di Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara.

China juga merupakan negara penghasil beras terbesar di dunia, diikuti India di urutan kedua, dan Indonesia di urutan ketiga. Artinya, Indonesia memiliki ruang untuk mengamankan inflasi dari sisi industri pertanian.

Hal-hal tersebut sudah direspon oleh pemerintah dalam kerangka kebijakan fiskal untuk tahun depan. Peran APBN menjadi peredam kejut ‘jatuhnya’ perekonomian nasional. Pemerintah menyadari belanja sosial pasti meningkat, sehingga pola belanja pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah 2023 pun berubah drastis. Hal ini diperkuat dengan adanya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Dengan kondisi tersebut transfer keuangan dari pusat ke daerah akan dilakukan dengan sangat selektif dan tematik. Pembacaan dan dasar potensi kewilayahan menjadi kunci, termasuk integrasi-integrasi kegiatan pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota.

Tidak ada lagi Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler ke daerah. DAK tahun 2023 difokuskan dengan lokasi prioritas yang mendukung proyek strategis nasional. Bukan tidak adil, tapi kebijakan keuangan ketat ini sangat diperlukan untuk menjaga titik tumbuh karena adanya goncangan dari luar.

Apakah semua memang suram? Terlepas dengan kondisi ‘suram’ ini, angka PMI manufaktur Indonesia pada bulan April 2022 menunjukkan kerja positif. PMI adalah indeks yang digunakan untuk membaca kegiatan pelaku bisnis dalam menjalankan investasi riilnya di suatu wilayah, bukan sekedar komitmen investasi. Ketika nilainya naik, artinya kegiatan bisnis mereka telah dan sedang berjalan.

Hal ini seiring dengan survei yang dilakukan di kalangan global CEO terkait ekonomi 2023 oleh PricewaterhouseCoopers (PwC). Sebanyak 76 persen global CEO yang menjadi penentu akhir lokasi dan besaran investasi di suatu wilayah mengatakan, tahun depan adalah eranya negara-negara Asia Pasifik. Indonesia menjadi negara pilihan investasi keempat setelah India, Malaysia, dan Singapura.

Pelaku industri membaca data-data yang sedikit berbeda dengan data-data fiskal negara. Jika para CEO ini ditanya tentang optimismenya terkait prospek keuntungan dalam satu tahun, India dan Australia menjadi jawaranya karena institusi kelembagaan dan ekosistem bisnisnya yang dianggap sangat mendukung.

Di Indonesia, mayoritas atau sekitar 46 persen CEO cukup percaya diri dengan catatan b to b dengan jejaring mitra bisnis yang sudah mereka kenal lama atau rekomendasi dari jejaring mereka. Tujuannya untuk meminimalisir berhubungan dengan sektor pemerintahan secara langsung.

Jadi, apakah tetap ada peluang untuk Indonesia? Ada, tapi tentu saja bukan yang konvensional atau business as usual. Creative financing memang akan menjadi kosakata yang akan sering didengar terkait penyusunan skema pembiayaan proyek dan kegiatan di pusat dan daerah. Begitu juga dengan istilah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), PT Bersama, Purchasing Power Parity (PPP), dan lain-lain.

Tetapi pola-pola pembiayaan non-APBN yang menjadi kemitraan dengan kelompok bisnis ini tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Skema macam saham Gojek Tokopedia (GoTo) juga berisiko tinggi untuk tingkat kepercayaan global pada Indonesia ke depan.