Etika Pelayanan Publik yang Harus Dimiliki oleh ASN/Birokrat

Birokrat Muda Motor Kemajuan Indonesia. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Birokrat yang tangguh merupakan salah satu kunci kemajuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Negara ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Para penggerak roda birokrasinya harus mampu menjalankan peran sesuai porsi masing-masing. Bekerja dengan cepat dan tepat, efisien, responsif, serta berwawasan kebangsaan dengan menjunjung semangat pengabdian.

Di Jogja, hal ini selalu dibranding dalam setiap kegiatan apel pagi dengan pembacaan Kode Etik Pegawai-nya. Tentu saja harapannya tak sekedar dibaca, namun juga benar-benar diimplementasikan dalam keseharian. Tak hanya sekedar dihafal, namun juga diterapkan dalam perilaku saat menjalankan tugas.

Dilansir dari artikel Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2018), Bapak Jokowi beberapa waktu lalu menyampaikan harapan bahwa kita harus meyakini Indonesia dapat menjadi negara maju. Dengan syarat memiliki birokrat-birokrat yang cakap, cerdas dan tangguh. Manusia-manusianya haruslah memiliki mental pekerja keras, berani berinovasi, serta memiliki idealisme yang berkarakter pada moral bangsa yang dipegang teguh.

Meskipun pada kenyataannya, birokrasi Indonesia masih diselimuti oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun selayaknya tak menjadikan langkah untuk mengabdi menjadi surut. Masalah yang demikian terasa kompleks, tak semestinya menjadikan niat untuk mengabdi mundur menyurut. Persoalan semacam itu pastinya terus dicarikan titik penyelesaian yang dapat mewujudkan hukum peradilan yang jujur dan adil. Dan kita dalam kedudukan sebagai ASN, yang notabene agen birokrasi haruslah sadar untuk mengambil peran yang tidak kecil.

Pada dasarnya, birokrasi merupakan wadah pelayanan publik yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Tentu saja hal ini menjadi konsekuensi logis saat masyarakat menaruh harapan besar untuk mendapat pelayanan yang prima dari pemerintah. Normatifnya mereka menginginkan pelayanan yang cepat, responsif, dan setara dalam segala aspek layanan. Memang normatif, tapi pada kenyataanya tak semudah yang dibayangkan saat sampai di titik terapan.

Hal normatif yang menjadi dasar pelayanan itu menuntut tenaga birokrat untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diikrarkan saat memilih jalan untuk mengabdi. Karena pada hakikatnya, menjadi birokrat adalah tentang menjatuhkan janji untuk dapat memenuhi kepentingan khalayak sesuai dengan pilihan institusi.

Rekam kasus korupsi tanah air ini masih cukup tinggi, dan sayangnya mayoritas yang menjadi terdakwa justru dari kalangan birokrat yang mengawal jalannya roda pemerintahan di republic ini. Kasus suap yang merajalela, dan lambatnya penanganan layanan menjadi alasan mengapa Indonesia perlu reformasi birokrasi. Masih ingat bukan, bagaimana headline surat kabar nasional mengangkat kabar seorang warga meninggal saat mengurus KTP yang diperlukan untuk menjalani pengobatan? Ya, harus diakui, kita memang separah itu di beberapa lini. Itulah sebabnya optimalisasi pelayanan publik yang bersih menjadi salah satu langkah awal yang dilalui.

Rasa inferior terhadap politisi dan pebisnis menjadi alasan utama terjadinya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme menjamur dalam perjalanan karir seorang birokrat. Peran yang seharusnya diambil semestinya adalah menjadi penyeimbang dan jembatan bagi terjalinnya kerja sama antara pebisnis dan politisi.

Bukannya tidak bisa keluar dari jejaring kepentingan politik dan bisnis, namun birokrasi hendaknya menjadi wadah untuk menjalankan implementasi kebijakan politik. Bukan malah sebaliknya, sebagai instrumen yang memainkan peran politik dalam tubuh birokrasi yang berpeluang besar melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya.

Minimnya moralitas tenaga birokrat Indonesia nampak terlihat dari meningkatnya kasus penyalahgunaan wewenang yang tak kunjung pupus. Hal semacam ini tidak apik jika terus dibiarkan bahkan membudaya, dalam berbagai kasus yang tak pernah putus. Birokrasi yang tidak sehat mencerminkan negara yang sakit. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, sampai kapan Indonesia bersih dari masalah birokrasi?

Hingga detik ini peran birokrat menjadi pertanyaan dari masyarakat yang urgent untuk dijawab, seakan menandakan betapa masyarakat cukup gerah dengan persoalan praktik korupsi yang tidak mencerminkan birokrat yang amanah sebagai pemimpin atau pelayan publik.

Dalam pandangan saya, kekuatan hukum berperan penting mendukung birokrasi yang sehat. Ini catatan penting bahwa kasus yang menjerat birokrat harus mendapat peradilan yang proporsional supaya mereka sadar akan tanggung jawabnya di masyarakat.

Moralitas seorang birokrat harusnya sudah lulus seleksi untuk mendapat kepercayaan saat diberikan amanah melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, kepercayaan yang diberikan malah digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memfasilitasi kepentingan tertentu. Bukan hal mustahil bagi birokrat memegang kendali untuk kemajuan negeri ini. Bersinergi dengan pebisnis sebagai penggerak ekonomi, dan politisi yang menyeimbangkan situasi dalam implementasi. Lalu seperti apakah peran birokrat yang sebenarnya?

Peran Birokrat

Kehadiran birokrat memainkan fungsi strategis di masyarakat. Salah satunya sebagai pelaksana birokrasi yang memegang dan mengendalikan informasi tentang data-data masyarakat termasuk administrasi. Dalam realitanya, hal ini berpeluang dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.Salah satunya adalah untuk kepentingan politik.

Perilaku feodalistik pun kerap mempengaruhi. Tak ayal yang terjadi adalah aparatur bekerja untuk memuaskan pemimpinnya, bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menjadi beban amanah yang diemban. Demi sebuah kepentingan atau pencapaian suatu tujuan, terkadang birokrat memberikan penghormatan kepada pimpinan secara berlebihan. Penerapan birokrasi seperti ini tentu saja tidak layak dipertahankan.

“Birokrasi harus bersih, birokrat harus amanah, dan birokrat harus senada antara ucapan dan perbuatan.”

Dalam perspektif saya, menjadi birokrat adalah sebuah proses pembelajaran dalam hal menjaga amanah, tawakal dalam perbuatan, dan memberikan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat. Juga memiliki landasan sikap bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalani ikhtiar demi kepentingan bersama. Karena pada dasarnya, seseorang dikenal memiliki karakter yang baik saat karena wibawanya bersanding dengan etika, dan karakternya mencitrakan kharisma.

Menjadi pelayan publik itu harus sepenuh hati. Kita pun juga harus senantiasa tawakal dan penuh syukur. Kerakusan yang dibawa oleh hawa nafsu cenderung menjebak manusia pada praktik kotor dan melenceng dari ketentuan syariat agama.Yang perlu kita sadari bahwa masyarakat saat ini menanti hasil dari pengabdian para birokrat.

Memang tidak mudah, karena sejatinya birokrat adalah manusia dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Namun, tidak tepat apabila kita berpura-pura tidak amanah dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas yang diemban.

Salah satu hal untuk melakukan transformasi birokrasi, yaitu menggerakkan birokrat muda yang cenderung berapi-api melakukan terobosan baru untuk mempercepat laju perubahan yang dicita-citakan. Anak muda biasanya memiliki skill untuk berinovasi mengikuti arus modernisasi. Namun kadang terlupa bahwa ada proses yang harus dijalani, ada tahap yang harus dilewati sebelum berhasil mewujudkan sebuah mimpi. Hal inilah yang kadang berat memang sulit untuk diimbangi.

Di era disrupsi 4.0 ini, sudah menjadi keharusan bagi birokrat untuk responsif terhadap perubahan. Bergerak pada perubahan yang lebih baik, tanggap, dan sesuai perkembangan zaman. Birokrat juga harus respons terhadap kebaruan saat ini dengan memperbaiki tata kelola pelayanan yang memudahkan masyarakat. Mereka harus siap melayani dalam rentang waktu yang tak bisa diikat dengan jam kerja, sehingga masyarakat merasa terayomi dekat dengan pemerintah.

Seorang birokrat berkewajiban mengasah kemampuan dan menambah wawasan pengetahuan. Hal ini untuk antisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar organisasinya. Birokrat tidak hanya saklek memenuhi tugas rutin sebagai pegawai, ia juga perlu responsif terhadap perkembangan untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.

Dalam prosesnya membuat perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita perlu mendobrak budaya yang telah lama berakar dan tidak relevan dengan masa sekarang. Diperlukan mental yang kuat, karena dibalik perubahan ada tanggung jawab baru yang harus diemban.

Dinamika mentalitas seorang birokrat mempengaruhi dampak pada perubahan. Oleh karena itu, butuh komitmen yang matang. Pada hakikatnya, upaya pembentukan budaya organisasi yang relevan membutuhkan kerja sama seluruh aparat lainnya supaya terealisasi secara efisien.

Peran birokrat dalam memajukan negara Indonesia ini, tercatat beberapa hal, di antaranya: Pertama, menggerakkan birokrat muda. Generasi muda masa kini yang identik dengan sebutan millenials atau generasi Z biasanya tanggap terhadap perubahan atau apa saja yang trending dan kekinian.

Mewujudkan birokrasi yang selaras dengan perkembangan butuh ide kreatif anak muda. Jadi, penting menggerakkan pemuda untuk mencapai tujuan. Mulai dari proses perencanaan, actuating, hingga evaluating. Kehadiran mereka berkontribusi besar menciptakan birokrasi yang ideal di masa sekarang.

Kedua, berani melakukan diskresi. Birokrat memegang kendali untuk membuat kebijakan yang sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat. Diskresi merupakan bentuk kelonggaran pelayanan pengguna jasa tertentu yang diberikan oleh aparat yang dalam hal ini adalah ASN.

Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan birokrasi di tanah air ini menyebabkan rendahnya responsivitas terhadap informasi pelayanan publik. Oleh karena itu jika menerapkan diskresi tentu dapat membantu dalam berbagai penyesuaian dan mampu menjawab tuntutan aspirasi masyarakat. Artinya bergerak melakukan sesuatu untuk aplikasi visi dan misi organisasi.

Ketiga, berorientasi pada perubahan. Mewujudkan perubahan besar yang salah satunya adalah dengan tidak melakukan praktik feodal demi meraih pujian dan kepuasan pimpinan. Seorang birokrat tidak hanya seorang pegawai, ia juga merupakan motor kemajuan bangsa. Bergerak untuk maju sesuai komitmen pengabdiannya.

Keempat, berani melawan paternalisme. Paternalisme dalam praktik kerja berpengaruh buruk terhadap birokrasi. Paham ini merupakan pengaruh dari sistem birokrasi masa lalu yang membebankan wewenang kepada bawahan. Alhasil, tanggung jawab bawahan tidak sebanding dengan yang seharusnya ia kerjakan.

Praktik ini harus didobrak atau ditinggalkan. Hal ini juga berpeluang terjadinya KKN yang tidak mencerminkan birokrat yang amanah. Dampaknya tidak adanya kontrol terhadap etos kerja pemimpin, karena dianggap raja yang setiap keputusannya adalah benar dan berhak memerintah bawahan.

Kelima, beretika. Menjadi Aparatur yang amanah adalah kewajiban. Oleh karena itu aparat harus menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditugaskan kepadanya. Menjadi birokrat harus siap melayani publik.

Etika Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik, etika dimaknai dengan nilai atau kode etik maupun standar kompetensi tentang aturan benar dan salah dalam saat melakukan pelayanan. Dalam praktiknya, etika atau moralitas birokrat merujuk pada nilai-nilai agama dan juga Pancasila.

Jika seorang muslim dan muslimah bertindak sesuai ketentuan dua sumber ajaran Islam yaitu Al Qur’an dan Hadits. begitu juga dengan umat agama lainnya, sebagaimana kitab suci yang dijadikan pedoman hidup masing-masing. Sedangkan Pancasila berfungsi sebagai basis pandangan hidup bangsa dan landasan bersikap.

Nilai-nilai agama dan Pancasila selayaknya menjadi landasan dan karakter dalam bekerja. Kini masing-masing organisasi memiliki kode etik yang wajib ditaati, termasuk pelayan publik. Kode etik membantu kita menjadi tenaga birokrat yang amanah dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Satu hal yang menjadi catatan penting, bahwa kode etik tidak hanya sekedar formalitas di dalam bekerja, tetapi harus terimplementasi secara tepat. Jika kita menaati kode etik ini, secara tidak langsung, mental diri terlatih disiplin dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah disepakati.

Etika pelayanan publik diimplementasikan dalam menjalankan birokrasi yang mementingkan kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya jika masyarakat membutuhkan pelayanan jasa membuat KTP yang seharusnya selesai dalam waktu yang cepat sebaiknya segera diselesaikan meski memiliki kesibukan lain di luar kepentingan pelayanan.

Mengutip dari The Liang Gie (2006) bahwa Ada beberapa prinsip etika dalam pelayanan publik yang perlu diketahui oleh tenaga birokrat. Ini penting untuk menambah wawasan kita lebih baik dalam pelayanan. Beberapa prinsip tersebut di antaranya mencakup beberapa sikap seperti jujur, integritas, amanah atau dapat dipercaya (memegang janji), loyalitas yang tinggi, adil, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, menghormati martabat manusia, bertanggung jawab, dan memperhatikan kualitas pekerjaan.

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang semakin hari semakin kritis terhadap birokrasi, maka tugas utama pemerintah dalam reformasi birokrasi adalah mengubah paradigma mengatur menjadi paradigma melayani. Kontrol masyarakat saat ini pun begitu kuat, artinya ASN/birokrat perlu setiap waktu upgrade informasi dan memperbaiki layanannya.

Pada hakikatnya aparatur merupakan pelayan masyarakat dan sudah semestinya mendahulukan kebutuhan publik. Oleh karena itu, penerapan responsivitas pelayanan diimplementasikan secara teratur, terukur, dan terencana. Berani berinovasi mewujudkan cita-cita dan siap melayani dimanapun dan kapanpun.

 

Sumber:

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diakses Tanggal 07 Juni 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/birokrat_muda_motor_kemajuan_indonesia.

The Liang Gie. 2006. Etika Administrasi Pemerintahan, Jakarta: Universitas Terbuka.