Keikutsertaan PKK dalam Penyusunan RKP Kalurahan

Rabu, 22 September 2021. PKK Tamanmartani menghadiri musyawarah Kalurahan pembahasan RKP tahun 2022. Ig:pkk_tamanmartani.

Menurut Charles O, Jones (1997:296), di mana pelaksanaan diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it” tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan tiga kegiatan yang menjadi pilar-pilarnya. Pertama, organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit seta metode untuk menjadikan program berjalan.

Kedua, interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Ketiga, penerapan, ketentuan rutin dari pelayanan, pembangunan atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Hom sebagaimana dikutip Agustino (2008;139) yang mendefinisikan “pelaksanaan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan”.

Pengertian di atas memberikan makna bahwa pelaksanaan kebijakan adalah perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perbuatan-perbuatan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut agar mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk sampai ke tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan yang mencakup manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok).

Mencermati pada beberapa pendapat di atas, maka pada dasarnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan dapat diartikan acara yang dilakukan sesudah kebijakan tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan agar dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi: Interpretasi, organisasi dan pelaksanaan kegiatan.

Kemudian agar proses pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Kalurahan, bahwa berkas RKP Kalurahan harus berisi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yaitu garis besar untuk mencapai pembangunan lima tahun. RPJMKal adalah persiapan tingkat menengah Kalurahan yang harus dimengerti dan disosialisasikan untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan oleh seluruh komponen termasuk masyarakat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) serta Pemerintah Kalurahan.

Dalam RPJMKal fungsionalnya menguraikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan). RKPKal ketika pembangunan Kalurahan yaitu suatu dokumen persiapan yang dimana isinya memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di Kalurahan dan mengarah terhadap kesuksesan tujuan, baik visi dan misi Kalurahan.

Tahap-tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Dalam pasal 30 ayat (1) Kepala Kalurahan menyusun RKP Kalurahan dengan mengikutsertakan masyarakat Kalurahan. Ayat (2) Penyusunan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang mencakup: Pertama, penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan.

Kedua, pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan. Ketiga, pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program untuk ke Kalurahan. Keempat, pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan. Kelima, penyusunan rancangan RKP Kalurahan. Keenam, penyusunan RKP Kalurahan melalui musyawarah perencanaan Kalurahan. Ketujuh, Penetapan RKP Kalurahan. Kedelapan, perubahan RKP Kalurahan. Kesembilan, pengajuan daftar usulan RKP Kalurahan.

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasanya pemerintah Kalurahan dalam penyusunan RKP Kalurahan harus melalui tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan.

Pada Tahap pertama dalam penyusunan RKP Kalurahan ialah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), yang mana musyawarah tersebut dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Sedangkan kegiatan musyawarah tersebut ialah mencermati ulang berkas RPJM Kalurahan, menyetujui bersama hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Adapun pelaksanaan Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) di Kalurahan Tamanmartani adalah Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama BPK Kalurahan. Namun, waktu pelaksanaannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan pada bulan Juni tahun berjalan.

Selanjutnya, tahap kedua dalam pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan adalah Lurah membentuk tim penyusun RKP Kalurahan, yang mana tim tersebut terdiri dari Kepala Kalurahan selaku pembina, Sekretaris Kalurahan selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota-anggota lain.

Anggota-anggota lain meliputi; perangkat Kalurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat. Sedangkan untuk jumlah tim paling sedikit tujuh orang dan paling banyak 11 orang.

Pada tahap ketiga Pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program kegiatan masuk ke Kalurahan. Setiap lembaga Kalurahan dan pihak yang terlibat dalam musyawarah Kalurahan diberikan kesempatan untuk mengemukakan idenya. Makanya tidak dari pemerintah Kalurahan yang kebanyakan, tetapi setiap warga dari RT, RW dan Ibu-ibu kader PKK diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

Karena dari situlah terlihat demokrasi muncul sehingga tujuan musyawarah mufakat bersama dapat terwujud dan program Kalurahan didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Kalurahan sesuai aspirasi Kalurahan. Jika dicermati dalam musyawarah Kalurahan ini maka pemerintah Kalurahan telah melakukan asas partisipatif di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan dibantu oleh Pendamping Lokal Kalurahan.

Di mana PLD ikut memberikan pengarahan siapa saja yang harus diundang untuk musyawarah Kalurahan dilakukan. PLD juga bertugas mendampingi Kalurahan di Musyawarah Kalurahan (Muskal) yaitu memberikan penjelasan terkait apa saja yang masih belum jelas ketika ingin melaksanakan Musdes.

Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan pagu indikatif Kalurahan yang meliputi: pertama rencana dana Kalurahan yang bersumber dari APBN. Kedua rencana Alokasi Dana Kalurahan (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Ketiga rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Keempat rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Pada tahap keempat Pencermatan RPJM Kalurahan dimana Tim penyusunan RKP Kalurahan mencermati skala yang menjadi prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk satu tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Kalurahan dalam menyusun rancangan RKP Kelurahan.

Tahap Kelima Rancangan RKP Kalurahan dimana dalam penyusunan RKP Kalurahan berpedoman kepada: hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan, pagu indikatif Kalurahan, pendapatan asli Kalurahan, rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan, hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan dan hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.

Rancangan RKP Kalurahan paling sedikit memuat: Pertama evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya. Kedua prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan.

Ketiga prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga. Keempat rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan. Kelima pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan unsur masyarakat Kalurahan.

Yang menjadi program prioritas tidak terlepas dari apa yang menjadi keperluan masyarakat Kalurahan yang mencakup: Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan Kalurahan yang pertama. Peningkatan Kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar kedua. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia ketiga. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif keempat.

Pemanfaatan teknologi sesuai manfaat supaya kemajuan ekonomi Kelima. Pendayagunaan sumber daya alam Keenam. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kalurahan Ketujuh. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Kalurahan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Kalurahan kedelapan. Peningkatan kekuatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan kesembilan.

Rancangan RKP Kalurahan dituangkan dalam format rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri: Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar Kalurahan disusun dan disepakati bersama para kepala Kalurahan yang melakukan kerja sama antarKalurahan, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud diverifikasikan oleh tim verifikasi.

Tahap keenam Penyusunan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan yang dimana Kepala Kalurahan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan.

Musyawarah Kalurahan diikuti oleh pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.

Tahap ketujuh Penetapan RKP Kalurahan meliputi: Pertama, hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dituangkan dalam berita acara. Kedua, kepala Kalurahan mengarahkan Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.

Ketiga, rancangan RKP Kalurahan menjadi lampiran rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan. Kepala Kalurahan menyusun rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

PKK termasuk dalam anggota dalam tim penyusun yang dibentuk oleh Lurah. Pada musyawarah desa PKK menyampaikan aspirasinya tentunya berkaitan dengan program-progam yang ingin dilakukan PKK. Selanjutnya PKK ikut dalam pencermatan RPJM Kalurahan yang dibuat menjadi dasar untuk menyusun rancangan RKP Kalurahan. Kemudian ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.

Tentunya dalam musyawarah PKK dan anggota lainnya akan memperjuangkan yang menjadi program-programnya dengan menjelaskan manfaat dari program-program yang akan dilakukan tersebut. Dan nantinya akan dipilih program-program yang diprioritaskan terlebih dahulu. Setelah yang prioritas sudah ditentukan maka berikutnya akan ditentukan lagi program-program yang dipilih.

Dengan keikutsertaan PKK dalam penyusunan RKP Kalurahan ini tentu dapat mengawal program-program yang telah diajukan apalagi termasuk dalam kategori program prioritas. Nantinya hasil dari musyawarah Kalurahan akan dimuat dalam berita acara.

Bahan Bacaan

Ahmad Suprastiyo, Musta’ana. 2018. ‘Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)’. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 2.