Penguatan Kelembagaan di Kalurahan Tamanmartani

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. slemankab

Desa memerlukan energi substantif pemerintah desa sebagai penyelenggara komunitas yang mangatur diri sendiri. Lazimnya, pengembangan kapasitas kepada perangkat desa masih sampai pada pelaku administrasi, belum selaku demokrasi. Namun berbeda dengan Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Di Kalurahan itu lembaga-lembaga desa diharapkan ideal menerima aspirasi warga. Esensialnya, turun langsung.

Gandang Hardjanata selaku lurah Tamanmartani mengatakan lembaga desa itu maksudnya fasilitas lembaga penguatan organisasinya. Menurut Undang-Undang Desa tahun 2014, lembaga-lembaga desa sangat vital peranannya. Dikarenakan, demokrasi seharusnya sebagai dasar penyelenggaraan kewenangan desa. Kepemimpinan desa menjadi terkontrol setelah diberlakukan Undang-Undang Desa.

Ditambah pelaksanaan lembaga-lembaga musyawarah desa sebagai ruang deliberasi warga, bersamaan dengan bertambah terbuka ruang partisipasi warga. Desa menurut Undang-Undang Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang disetujui dan disanjung di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komponen utama demokrasi di desa ialah Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), masyarakat, dan Musyawarah Desa. Satu-satunya lembaga penyelenggara pemerintah desa yaitu Pemerintah Desa. Pemilihan Lurah dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan masa periode jabatan enam tahun. Masa jabatannya maksimal tiga periode.

Badan Permusyawaratan Desa diberi mandat sebagai lembaga perwakilan, yang menjalankan fungsi pemerintahan, berupa pengendalian, perwakilan, dan legislasi. Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai perwakilan wilayah yang pemilihannya secara demokratis. Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah media pengorganisasian, atau media partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa bekerja sebagai yang melakukan pemberdayaan, ikut merencanakan dan melakukan pembangunan, dan mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat. Musyawarah Desa menjadi media demokrasi diskursif dan konferensi pembuatan keputusan strategis desa.

Selanjutnya, Penjelasan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018, dan Nomor 44 tahun 2016, beserta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018. Lembaga Kemasyarakatan Desa terbentuk dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

Terdapat juga Perlindungan Masyarakat (Linmas), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Masyarakat (Pokmas) ketika acara pemberdayaan tertentu dan masih terdapat beberapa lainnya.

Sementara itu dari pembagian lain, ada yang disebut Petugas Desa, yaitu para Penjaga Kantor Desa, Petugas Makam, Penjaga Pasar, Perawat Jenazah (Mudin Kematian), atau yang lainnya. Ada pula Kader Desa, umpamanya Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) dalam bidang perencanaan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam bidang kesehatan, Petugas Keluarga Berencana Desa (PKBD), dan lainnya.

Terdapat juga lembaga lebih populer daripada lainnya. Lembaga-lembaga itu banyak ditemukan di berbagai desa dan kelurahan, berbeda dengan beberapa lembaga yang masih kewalahan menemukan wujud terbaiknya. Lembaga-lembaga populer itu ialah RT/RW, PKK Desa/Kelurahan, dan Karang Taruna.

RT/RW memiliki tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintah, meliputi menjalankan fungsi pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. Selanjutnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar-warga.

Kemudian, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mngembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, serta penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. PKK Desa/Kelurahan memiliki pekerjaan membantu Pemerintah Desa/Lurah dan juga sebagai mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

PKK bertugas pertama menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten. Kedua menuntun dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasawisma supaya terwujudnya acara-acara yang telah disusun dan disetujui. ketiga mencari, menggerakkan, dan mengembangkan kemampuan masyarakat, terkhusus keluarga agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Keempat, mewujudkan dan melaksanakan acara terhadap keluarga-keluarga yang meliputi kegiatan bimbingan dan motivasi agar tercapainya keluarga sejahtera. Kelima, Pengadaan pembinaan dan bimbingan tentang pelaksanaan program kerja. Keenam, ikut serta pelaksanaan program instansi mengenai kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan. Ketujuh, pembuatan laporan hasil acara terhadap TP PKK Kecamatan mempunyai tembusan terhadap Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Yang kedelapan, Pengadaan tertib administrasi. Yang kesembilan, Pengadaan konsultasi dengan Dewan Penyantun TP PKK stempat. Selain itu, TP PKK Desa/Kelurahan memiliki fungsi sebagai penyuluh dan penggerak masyarakat supaya mau dan mampu melaksanakan program PKK, fasilitator, pelaksana, perencana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

Mengatasi beragam permasalahan kesejahteraan sosial, terutama salah yang sedang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun peningkatan potensi generasi muda di lingkungannya tugas dari Karang Taruna.

Karang Taruna mempunyai fungsi pelaksana usaha kesejahteraan sosial, pelaksana pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, turut pelaksana pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara ekstensif, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Di Karang Taruna juga pelaksana acara peningkatan jiwa kewirausahaan untuk generasi muda di daerahnya.

Hal lain, menanamkan pengertian, turut memupuk dan memajukan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. Ada lagi penumbuhan dan peningkatan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan mendukung nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian yang harus digaris bawahi tentang kewenangan dan tanggung jawab adalah bahwa semua kelembagaan dan personel menjadi kewenangan desa.

Akibatnya, desa bertanggung jawab honor dan anggaran operasionalnya. Kelembagaan dan personel keseluruhan bertanggung jawab terhadap Lurah, menggunakan laporan tertulis atas Tugas Pokok dan Fungsi setiap tahun.

Pemilihan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ditentukan dalam musyawarah dengan demokratis atas inisiatif Pemerintah Desa. Keanggotaan tidak diperbolehkan lebih dari satu jabatan sesama LKD dan Badan Desa. yang dimaksud dengan Badan Desa yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Dalam Penerapannya, orientasi pelaksanaan pemerintah desa, contohnya, masih sampai terpenuhinya syarat dan prosedur. Sebenarnya, masih banyak orientasi strategis yang bisa diolah dan diwujudkan, misal merekognisi kebutuhan-kebutuhan warga yang perlu kebijakan konfirmasi, mengatur interaksi warga desa melalui Peraturan Desa (Perde), dan sebagainya.

Gandang selaku lurah menyampaikan semua kekuatan yang ada di Tamanmartani sudah saya operasionalkan. Tentu sesudah Pemerintah Kalurahan fokus melayani masyarakat. Kalurahan menganggarkan Rp 2.5 juta per bulan demi urusan kependudukan warga. Rata-rata per harinya mencapai 20 permohonan.

Dalam Kalurahan Tamanmartani, Kepemimpinan Lurah menjadi kunci perbaikan kinerja pemerintah. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kalurahan tidak mungkin maksimal tanpa campur tangan kepemimpinan Lurah yang efektif. Lurah dituntut agar dapat menempatkan anggotanya sesuai dengan kemampuannya, membagi Tugas Pokok dan Fungsi dengan jelas, memberikan keteladanan dan disiplin, turut menjalin komunikasi yang intensif.

Oleh karena itu Pemilihan Lurah dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi masyarakat kepada kinerja Lurah, juga Pemerintah Kalurahan. Dengan pemilihan yang diharapkan dapat memunculkan pemimpin desa yang mampu melakukan perbaikan.

Lurah Gandang memiliki kedekatan dan figurnya dianggap penting oleh warga Tamanmartani. Tanggapan tersebut diperhitungkan sebagai modal sosial yang utama untuk pemerintah Kalurahan Tamanmartani. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, tidak sampai pada level ketergantungan. Baik buruknya pengelolaan Pemerintah Kalurahan, khususnya kepemimpinan dan figur Sang Lurah itu bergantung maju atau tidaknya Tamanmartani.

Lurah Gandang mengatakan warga Tamanmartani sekarang tertib administrasi. Jika ingin diuji kebenarannya silahkan melakukan sidak ke Kelurahan. Anda dapat menemukan data warga. Misalnya jumlah manula, anak-anak, dan sebagainya.

Tujuan pada pengeluaran, keputusan maupun hasil pembangunan penting. Namun masih lebih penting untuk memahami prosesnya. Dedikasi semua lembaga kalurahan bisa mendorong efektivitas kebijakan pembangunan secara terus menerus membangun keterbukaan.

Gandang selaku Lurah menyampaikan pada periode pertama kemarin, saya memprioritaskan pembangunan fisik dan pembangunan kekuatan lembaga. Namun,tidak dapat menghadapi gempuran-gempuran politik tingkat desa.

Gandang mengumpamakan ide untuk pembentukan Linmas sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Warga juga sudah merasakan manfaatnya. Justru ada warga dari luar Tamanmartani yang memiliki kepentingan mendapatkan manfaat layanan Linmas.

Setelah beberapa waktu dilewati ketua Linmas berganti, keberadaan organisasi terasa berbeda. Sebab ada juga anggota yang sengaja dan terstruktur memberi dampak buruk, agar tidak konsisten terhadap pelayanan publik. Dengan begitu situasinya bisa berubah jadi buruk.

“Saya membuat Linmas sudah berjalan. Nanti diganti Ketua Linmasnya, jadi berbeda. Tokoh-tokoh Linmas dipengaruhi hal-hal negatif, umpamanya. Hilang semua semangat pelayanan ke masyarakat,” tutur Gandang.

Sementara itu, ketika melaksanakan tugas, lembaga masyarakat ditata agar mampu menjadi penghimpunan dan penyaluran aspirasi warga dalam mendukung pembangunan. Seterusnya, lembaga mampu mendorong pengembangan kualitas dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat.

Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan dilakukan Lembaga kemasyarakatan secara partisipatif. Kemudian, partisipasi, swadaya gotong royong warga , penumbuhkembang dan penggerak prakarsa. Ada hal yang jangan sampai terlupakan karena penting yaitu pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan hak politik masyarakat.

Kebanyakan, Lembaga kemasyarakatan meringankan Pemerintah Kalurahan dan selaku rekan dalam memberdayakan warga desa, mencakup rencana pembangunan secara partisipatif dengan melaksanakan, menuntun, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan.

Mengapa keikutsertaan warga dalam proses pembangunan penting? Karena keikutsertaan warga, pemerintah mampu memperoleh informasi tentang keadaan, kebutuhan, dan sikap warga tidak ambil andil dalam program pembangunan beserta proyek-proyek besar kemungkinan tidak berhasil. Dari pemikiran lain, warga mampu lebih tahu kondisi dan program tersebut beserta ada rasa memiliki. Bermunculannya pendapat bahwa hak demokrasi ada apabila warga diikutsertakan dalam proses pembangunan.

“Seperti Karang Taruna di Tamanmartani. Pada awal periode kepemimpinan saya, Karang Taruna boleh dibilang, maju. Tapi saat transisi kepemimpinan ke periode kedua, sekitar dua tahun, salah satunya karena pandemi, Karang Taruna njuk mati. Sekarang, baru saya uplek-uplek lagi,” ujar Lurah Gandang.

Add Comment