Peran Lembaga Pemerintah dalam Sektor Perikanan

Peran Lembaga Pemerintah dalam Sektor Perikanan. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sektor perikanan memiliki nilai potensi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Ikroman (2016: 4), hal itu disebabkan sektor perikanan terdiri dari sumber daya yang merupakan produk umum dan bersifat open acces, artinya kebebasan dalam menangkap dan mengeksploitasi sumber daya ikan.

Kebebasan yang dimaksud adalah setiap orang memiliki hak untuk menangkap ikan pada waktu, tempat, jumlah, hingga penggunaan alat tangkap yang tidak ditentukan. Tentu saja hal tersebut tidak memiliki dampak yang baik jika diberlakukan dalam waktu yang panjang. Oleh sebab itu, perlu diatur sistem dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam proses mengatur pemanfaatan dan pengengelolaan sumber daya ikan, diperlukan pengetahuan dan informasi terkait proses budi daya ikan, seperti praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Selain itu, pengetahuan dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mempelajari tingkah laku dan karakter dari sumber daya.

Ikroman (2016: 27) menjelaskan jika tingkat keberhasilan dari pengembangan sektor perikanan dapat diukur dari perencanaan yang matang. Tentunya setelah menguji aspek-aspek yang turut berkontribusi dalam proses budi daya ikan.

Selaku salah satu sumber daya yang memiliki peran dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia, kegiatan pengelolaan dan budi daya ikan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

UU RI Nomor 31 Tahun 2004 juga menetapkan perubahan sifat sektor perikanan yang semula bebas dalam praktik pengelolaan dan usahanya, kini terdapat aturan yang perlu diperhatikan. Pertama, memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kedua, memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Ketiga, memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Penetapan undang-undang tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan. Kedua, meningkatkan pemasukan negara, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, Ketiga, meningkatkan persediaan bahan baku ikan dan jumlah konsumsi sumber protein ikan.

Keempat, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan. Kelima, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudi dayaan ikan, serta mengoptimalkan lingkungan sumber daya. Keenam, memberikan jaminan terhadap kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudi dayaan ikan, dan tata ruang. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya undang-undang mengenai perikanan, diperlukan kontribusi dengan dinas perikanan daerah sebagai lembaga yang turut mengontrol aturan-aturan yang ditetapkan. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman merupakan salah satu lembaga yang turut berperan dalam memenuhi tujuan-tujuan dari ditetapkannya UU RI Nomor 31 Tahun 2004.

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menciptakan sebuah rencana strategis guna meningkatkan kemampuan teknis, meningkatkan kinerja lembaga perikanan, serta mengatur sumber daya manusia sebagai misi (Luberizki, 2016: 3).

Pelaksanaan rencana tersebut melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga perikanan. Tujuan dari pemberdayaan sumber daya manusia perikanan yakni guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengatasi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses budi daya ikan, yakni peningkatan produksi, pendapatan, atau pengembangan usaha perikanan.

Pemberdayaan sumber daya manusia akan memberikan fokus kepada proses budi daya ikan dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, seperti pembangunan, pembinaan atau penyuluhan perikanan, serta pendekatan dengan kelompok budi daya ikan.

Pemberdayaan lembaga perikanan bertujuan untuk menunjang praktik strategi terkait pengembangan dan pemeliharaan budi daya ikan yang tersebar di Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses pemberdayaan.

Keterbatasan akses permodalan usaha perikanan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok budi daya ikan. Hal tersebut disebabkan sulitnya prosedur pengajuan kredit dan tidak adanya agunan yang menjadi syarat.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu evaluasi yang perlu segera diperbaiki. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan rencana strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman mengatur dan menciptakan suasana yang dapat mendukung proses budi daya ikan, dengan merangsang pertumbuhan ekonomi kelompok budi daya ikan.

Pemberian bantuan fisik dan non-fisik bertujuan untuk menunjang produksi dan kemampuan kelompok budi daya ikan. Bantuan fisik yang diberikan dapat berupa perlengkapan, peralatan, sarana dan prasarana, serta modal. Sementara itu, untuk bantuan non-fisik yang diberikan dapat berupa pelatihan dan sosialisasi.

Peran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tidak hanya berpedoman pada UU RI Nomor 31 Tahun 2004 dalam mengatur dan mengontrol sektor perikanan, tetapi juga berpedoman dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Adapun tugas dan peran dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman ialah menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan, serta mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan terkait bidang pertanian, pangan, serta perikanan.

Kelompok Budi Daya Ikan Mina Arum telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman sejak beberapa tahun silam, dengan memberikan modal, penyuluh, serta kebutuhan untuk melakukan riset.

Ketua Kelompok Budi Daya Ikan Mina Arum, yakni Joko Widodo menjelaskan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman turut membantu jika ada penyakit yang dialami oleh ikan-ikan yang dibudi daya. Anggota kelompok akan mengkonsultasikan dengan DInas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman karena dinas juga memiliki alat yang lebih lengkap untuk memeriksa penyakit pada ikan.

Selain bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman, Kelompok Budi Daya Ikan Mina Arum juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda) DIY, terutama saat masa pandemi karena adanya keterbatasan pada proses penjualan. Keterbatasan tersebut dikarenakan penetapan aturan baru pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing yang membuat penurunan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Penurunan aktivitas atas ditetapkannya aturan baru menyebabkan terhambatnya perkembangan roda perekonomian, tidak terkecuali pada sektor perekonomian yang mengalami hambatan dalam memasarkan hasil produksi ikan. Selain itu, daya beli masyarakat selama masa pandemi juga mengalami penurunan.

Hal tersebut membuat seluruh pihak yang bergerak dalam sektor perikanan, termasuk Kelompok Budi Daya Ikan Mina Legi kewalahan dalam menjual hasil produksinya. Kerja sama dengan Pemda DIY dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menekan kerugian saat aturan PSBB dan social distancing diberlakukan, yakni dengan menyerap hasil produksi Kelompok Budi Daya Ikan Mina Legi melalui Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setelah situasi pandemi mulai beranjak normal, kerja sama dengan Pemda DIY sudah jarang dilakukan. Sebagai penggantinya, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman memberikan bantuan sosial berupa dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada beberapa anggota Kelompok Budi Daya Ikan Mina Legi. Tujuan pemberian bantuan PKH ialah untuk mengembangkan sumber daya yang selama ini mengalami kendala atau keterbatasan terkait finansial.

Add Comment