PKK, Pembina Keluarga dan Bangsa

PKK Kalurahan Tamanmartani menghadiri rapat persiapan verifikasi kegiatan 10 program pokok PKK di ruang rapat Kapanewon Kalasan. PKK_TAMANMARTANI

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang makmur, materil, dan spiritual. Pembangunan ini dijalankan melalui program peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional yang sedang diupayakan akan terus mengutamakan sumber daya manusia, agar di setiap daerah bisa meningkatkan Indikator Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI).

Angka HDI yang saat ini masih tergolong rendah merupakan salah satu faktor banyaknya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Permasalahan kesejahteraan keluarga dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan, ekonomi dan hukum menjadi kendala terbesar pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga yang berbasis pada kemandirian masyarakat.

Kemandirian masyarakat merupakan hasil dari pengembangan kemampuan ekonomi tiap daerah yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan material secara merata. Kemandirian masyarakat digagas melalui program pemberdayaan masyarakat daerah, dalam program pemberdayaan ini masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan sekitarnya.

Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat bisa berjalan sendiri jika masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya (Sutrisno, 1995).

Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:30) adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar bisa terlepas dari permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan melalui program kemandirian masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah akan memberikan dukungan pemberdayaan (empowerment) dan penguatan (strengthening) kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, seperti kelompok perempuan, kelompok orang-orang yang masih miskin sumber daya, dan kelompok-kelompok yang masih terabaikan.

Dengan cara mendorong, memotivasi dan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi setiap individu agar bisa meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Tujuan akhir dari upaya pemberdayaan masyarakat ini nantinya masyarakat harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya secara mandiri, serta bisa mengembangkan kreativitas dari potensi yang ada, agar bisa memperbaiki mutu dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kelompok organisasi perempuan yang dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah ketika melakukan revitalisasi dan pengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi, organisasi PKK berisi perempuan yang tidak tergabung dalam departemen apapun.

Mulanya organisasi ini hanya berfokus pada kelompok perempuan dalam kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga, tetapi kemudian namanya berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang berfokus pada pembinaan kesejahteraan keluarga di bidang mental spiritual, fisik dan material. Organisasi PKK juga berfokus pada kesejahteraan material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Setelah berlalunya masa reformasi dan disahkannya GBHN 1999 oleh MPR yang seiring dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah, kepanjangan PKK kemudian diubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Sejak saat itu, organisasi PKK merupakan mitra pemerintah yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar yang akan mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Tugas utama organisasi PKK adalah membina dan merangkul masyarakat supaya semua kalangan bisa merasakan hasil pembangunan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Program Pokok PKK

Tujuan utama PKK adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga, keluarga yang merupakan unit terkecil di masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan kinerja pembangunan dan program-program pemerintah lainnya.

Terciptanya keluarga yang sejahtera akan menghasilkan generasi yang tentram, aman, harmonis, dan damai dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan keluarga bisa dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan nasional.

PKK memiliki 10 program pokok yang dijalankan sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, program ini disusun berdasarkan rumusan keluarga bahagia: Pertama, penghayatan dan pengamalan pancasila, tugas pokok ini berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya, kehidupan yang berdasar pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta saling menghormati sesama manusia, mengutamakan kepentingan bangsa, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan, serta kewajiban mentaati hukum yang berlaku.

Kedua, gotong royong, sebagai bentuk pengamalan nilai luhur dengan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan, kelompok PKK bertugas mengadakan penyuluhan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan dan kesehatan jasmani/rohani dalam membentuk keluarga yang sehat, cerdas dan kuat.

Selain itu penyuluhan tentang cara pengolahan lahan atau pekarangan agar bisa dimanfaatkan dengan baik juga dilakukan kelompok PKK, dengan tujuan agar bisa menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan keanekaragaman pangan lokal.

Keempat, sandang, memberikan pemahaman tentang perlunya pemenuhan kebutuhan sandang dengan jumlah yang cukup, merawatnya agar tetap bersih sehingga dapat tercipta masyarakat yang sehat. PKK juga menggalakkan upaya untuk dapat memanfaatkan produk bahan dan corak pakaian setempat dengan mencintai produk dalam negeri.

Tugas pokok yang kelima adalah perumahan dan tata laksana rumah tangga, hal ini berkaitan dengan penyuluhan lingkungan rumah agar dapat menciptakan suasana yang nyaman, bersih dan damai. Pentingnya diajarkan tentang perbaikan perumahan sesuai pola rumah sehat, mengatur dan merawat rumah dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Keenam, pendidikan dan keterampilan, pendidikan disini merujuk pada pendidikan dalam lingkungan keluarga, tentang kewajiban orang tua terhadap anak, mengetahui arti penting anak dalam keluarga, pemahaman tentang cara merawat, mendidik dan membimbing anak, pendidikan budi pekerti, agama dan kebutuhan pendidikan anak bisa terpenuhi secara maksimal.

Pemahaman ini harus ditanamkan pada setiap orang tua agar bisa menciptakan generasi penerus yang berkualitas, sehingga di masa mendatang mereka bisa menjadi seorang yang sukses dengan kehidupannya. Ketujuh, kesehatan, PKK rutin melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan menyelenggarakan pelayanan dasar di posyandu seperti imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan diare, dan posyandu lansia.

Kedelapan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kesadaran tentang perlunya kehidupan berkoperasi perlu ditanamkan pada setiap keluarga, karena koperasi merupakan bagian dasar dari pada demokrasi ekonomi, yang dikerjakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Mengembangkan kehidupan berkoperasi oleh kelompok PKK dilakukan sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan. Adanya koperasi juga merupakan peluang untuk membuka usaha, baik mandiri ataupun berkelompok, produk dari hasil usaha tersebut kemudian bisa dipasarkan melalui koperasi yang ada.

Program pokok PKK yang kesembilan adalah program kelestarian lingkungan hidup, yaitu menciptakan keserasian lingkungan sekitar dengan lingkungan keluarga sehingga menghasilkan suasana yang tentram, rukun dan damai, baik dalam lingkungan maupun dalam bertetangga.

Tugas pokok kesepuluh, sekaligus yang terakhir adalah perencanaan sehat, perencanaan ini berkaitan dengan penciptaan suasana yang sehat dalam berkeluarga. Terkait urusan keseimbangan pendapatan dan belanja rumah tangga, membagi waktu, dan pembagian tugas antar anggota keluarga, sehingga setiap individu memiliki perannya masing-masing dan semua bisa menjalankannya dengan maksimal.

PKK Sleman Siap Wujudkan Basis Kemandirian

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sleman, Bupati Sleman Sri Purnomo kemudian melantik 30 pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Sleman. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, 30 orang yang dilantik akan menjadi tim penggerak PKK Kabupaten Sleman periode 2018-2023. Dalam sambutannya, Sri Purnomo menyampaikan, dengan dilantiknya Tim Penggerak (TP) PKK ini harus bisa mewujudkan basis kemandirian masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sleman.

Ibu-ibu yang tergabung dalam TP PKK ini nantinya tidak hanya berperan sebagai istri dan juga ibu dalam mengasuh anaknya, tetapi juga harus aktif di semua kegiatan PKK untuk menyukseskan 10 program pokok PKK yang ada, yang berdarma bakti bagi negara, khususnya bagi Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya, Bupati Sleman ingin program PKK yang dijalankan bisa mengikuti perkembangan smart regency, yaitu program yang saat ini sedang digencarkan Pemkab Sleman.

Smart regency merupakan konsep pengembangan dari smart city atau kota cerdas, dalam pelaksanaannya, konsep smart regency atau kabupaten cerdas harus bisa mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien. Yaitu dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada.

Penggunaan teknologi digital dinilai lebih efektif untuk meningkatkan performance, sehingga dapat mengurangi biaya dan konsumsi serta bisa meningkatkan partisipasi warga. Ada tiga parameter yang digunakan untuk menilai keefektifan kota cerdas yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Smart regency yang sekarang menjadi visi Kabupaten Sleman akan diterapkan dalam setiap pembangunan, begitu juga dengan program PKK yang harus menjalankan program cerdas dan transparan dalam setiap kegiatannya.

Dilantiknya kepengurusan PKK yang baru ini juga diharapkan bisa membantu Kabupaten Sleman menyelesaikan permasalahan kemiskinan, berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman, pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman adalah 7,41%, angka ini semakin bertambah pada tahun 2020 yang mencapai 8,12%, itu berarti ada 100rb orang miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2020.

Wakil Ketua Penggerak PKK DIY G.B.R.Ay Paku Alam X yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan selamat bertugas kepada pengurus PKK yang baru dilantik. Ia berharap dengan dilantiknya pengurusan yang baru mampu berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sleman, namun tidak keluar dari 10 tugas pokok PKK.

 

Bahan Bacaan:

Tony Pathony. 2019. ‘Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang’. Jurnal Volume 1(2).

Ramandita Shalifiah. 2013. ‘Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-program Pemerintah Kota Bontang’. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1(3).

Sutaryono. 2017. ‘Menuju Sleman Smart Regency’. Rubrik Opini SKH Kedaulatan Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Sleman. ‘Bupati Sleman, Melantik TP PKK Kabupaten Sleman periode 2018-2023’. http://www.slemankab.go.id/14099/bupati-sleman-melantik-tp-pkk-kabupaten-sleman-periode-2018-2023.slm. Diakses pada Kamis 9 Juni 2022.