Temu Kenali Pemajuan Budaya, Tamanmartani Kembangkan Desa Pintar

Aula Kalurahan Tamanmartani sebagai tempat pelaksanaan deklarasi Pemajuan Kebudayaan berbasis teknologi. Kalurahantamanmartanisid.slemankab.go.id

Kebudayaan adalah semua mengenai cipta, rasa, karsa, dan, hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan artinya hal-hal yang dapat dilakukan supaya pemberdayaan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dalam peradaban dunia dengan pelindung, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan pada tanggal 24 Mei 2017, kemudian diundangkan (enacted) pada tanggal 29 Mei 2017 dalam Lembaran Negara Tahun 2017 dengan Nomor 104 (selanjutnya disingkat menjadi UUPK 2017).

UUPK ini bertujuan supaya: Pertama, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kedua, memperkaya keberagaman budaya. Ketiga, mempertegas jati diri bangsa. Keempat, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, meningkatkan citra bangsa. Ketujuh, mewujudkan masyarakat madani. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesembilan, melestarikan warisan budaya bangsa. Kesepuluh, mempengaruhi arah peradaban dunia, makanya kebudayaan menjadi haluan pembangunan Nasional (Pasal 4 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Dengan adanya tujuan tersebut tentunya dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah (eksekutif) dan warga masyarakat secara keseluruhan dalam tindakan untuk mengembangkan, memanfaatkan, mempromosikan, dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Keempat hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dilakukan yang sudah dibahas ketika pertemuan di dalam forum WIPO, terkhusus dalam Inter-Governmental Committe on Intellectual Property Rights and Geneteic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (selanjutnya akan disingkat IGC on GRTKF).

Dengan pemahaman lain tentang tujuan dari pemberlakuan UUPK No 5 tahun 2017 dapat diartikan sebuah keharusan untuk bangsa dalam mempertahankan dari globalisasi, dan juga menjadi prioritas dalam kesepakatan melalui forum PBB, khusus WIPO IGRC-GRTKF didorong oleh bangsa-bangsa di dunia.

Kemudian, mengenai objek dalam Pemajuan Kebudayaan sudah diatur dalam Pasal 5 UUPK Nomor 5 tahun 2017 meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, dapat juga disebut sebagai unsur kebudayaan. Keseluruhannya itu merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, sebagaimana dikatakan dalam literatur disebut kebudayaan (Pasal 1 Butir (1) UUPK Nomor 5 tahun 2017.

Kemudian, mengenai objek dalam Pemajuan Kebudayaan sudah diatur dalam Pasal 5 UUPK Nomor 5 tahun 2017 meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, dapat juga disebut sebagai unsur kebudayaan. Keseluruhannya itu merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, sebagaimana dikatakan dalam literatur disebut kebudayaan (Pasal 1 Butir (1) UUPK Nomor 5 tahun 2017.

Pengejawantahan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia dapat beragam. Dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Namun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dominan terhadap benda yang tidak berwujud, misalnya hak dari manusia-manusia secara pribadi bisa melahirkan karya-karya kreatif.

Meskipun kebudayaan itu sendiri autentik adalah produk dari manusia dalam sebuah kelompok tertentu, yang dapat saja termasuk dalam satuan wilayah tertentu atau etnik tertentu, yang sudah secara turun temurun melakukannya, dan kemudian yang dapat terbentuknya identitas tertentu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memuji terobosan yang dilakukan Kalurahan Tamanmartani dengan mencetuskan wilayahnya sebagai tempat Pemajuan Budaya melalui pengembangan berlandas Teknologi Informatika atau desa pintar.

Pernyataan itu disampaikan setelah Kalurahan Tamanmartani mendeklarasikan menjadi Kalurahan Pemajuan Kebudayaan melalui Teknologi Informatika (TI) atau digital. Sebelumnya Kalurahan Tamanmartani sudah melakukan pelestarian dan pengembangan terhadap budaya lokal, selanjutnya kalurahan ini melakukan pengembangan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menanggapi bahwa inovasi itu sangat penting, karena hal tersebut muncul setelah lahirnya UU Nomor 5 tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan kebijakan berkaitan pembuatan keputusan dari tingkat atas ke bawah mengenai pemajuan kebudayaan yang sudah menjangkau sampai ke level desa.

Pendeklarasiannya pada 28 Oktober 2020, bertepatan juga dengan Hari Sumpah Pemuda. Penandatanganan kerja sama antara Kalurahan Tamanmartani dengan pihak swasta dalam hal ini PT Ambara Duta Santi dilakukan demi mendukung pengembangan menjadi kalurahan pintar. Kegiatan ini dilakukan supaya mengakomodasi penyediaan dan pelayanan Jasa Internet.

Dengan begitu diharapkan kedepannya kalurahan Tamanmartani memiliki banyak objek kebudayaan, yang masih dilestarikan, berkembang maupun yang sudah punah. Objek-objek tersebut dapat berwujud cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda.

Nantinya pihak swasta akan menyediakan infrastruktur internet lewat program berbasis TI yang akan dikerjasamakan terhadap BUMDes. Mencakup memberikan layanan internet terhadap masyarakat berupa harga murah dan keuntungan akan balik ke masyarakat.

Keberadaan infrastruktur ini juga mendukung good governance sebab nanti bakalan ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan. Contohnya aplikasi pelayanan publik, aplikasi pendataan penduduk, aplikasi pendidikan, aplikasi pengembangan potensi budaya.

Sementara itu berkaitan pemajuan budaya, model pengembangannya akan lebih luas dan tidak sebatas pada kesenian. Berdasarkan pengertian budaya dalam UU Nomor 5 tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan, begitu luas. Tidak hanya kesenian, tetapi ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang dijelaskan oleh Kemendikbud, hal ini mencakup semua kondisi kehidupan masyarakat. Melihat kondisi ini Kalurahan Tamanmartani nantinya akan dikembangkan lagi dengan objek pemajuan kebudayaan berbasisi desa atau kalurahan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diwakili Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan mengadakan Program Pemajuan Kebudayaan Desa maupun Kalurahan. Program ini meliputi beberapa tahapan kegiatan. Pertama, Bincang Santai Seri Temukenali Budaya Kalurahanku. Kedua, Lomba Cerita Budaya Desaku. Ketiga, Pendampingan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa maupun Kalurahan di Bidang Kebudayaan.

Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan mengatakan bahwa Program Desa Pemajuan Kebudayaan bertujuan supaya mendapatkan kembali potensi yang ada di Kalurahan, maka dari itu masyarakat dapat mengembanggkan dan memanfaatkan demi kesejahteraan dengan penguatan ekosistem budayanya.

“Kedepannya program ini dapat jadi pintu masuk supaya perangkat desa atau kalurahan sewaktu membuat kebijakan tentunya harus memiliki berbasis kebudayaan. Sekarang momen yang cocok untuk kita kembali mengembangkan desa atau kalurahan, menguatkan budaya desa untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” harap Hilmar.

Hilmar berpendapat bahwa desa mempunyai cerita sejarah, objek pemajuan kebudayaan, dan cagar budaya. Oleh karena itu, kekayaan budaya lokal tersebut hendaklah digali kembali, diberdayakan, dan diwariskan.

Bito Wikantosa selaku Direktur Pelayanan Sosial Dasar mengatakan kalau kebudayaan menjadi jangkar untuk manusia dalam menjalankan kehidupan. Dengan Program Pemajuan Kebudayaan diharapkan mampu menghadirkan dinamika kalurahan dan desa demi mewujudkan kebudayaan yang memanusiakan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai kalurahan mengamanatkan upaya pemajuan kebudayaan, Kemendes PDTT, menurut Bito, terus berupaya memberikan pembangunan kalurahan dan desa yang berpedoman kebudayaan dan berbasis kearifan lokal. Oleh sebab itu, maksud dari pembangunan kalurahan adalah mencapai pembangunan kalurahan yang berkesinambungan.

Melani Budianta selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia mengatakan budaya tidak hanya sekedar produk, contoh artefak, tari-tarian. Namun, budaya juga mencakup semua aspek kehidupan, contoh gaya hidup, cara kita memaknai realitas, kebiasaan sehari-hari, contoh bagaimana menyapa dan bercanda, ungkapan yang biasa diucapkan, praktik sosial yang diciptakan untuk menata kehidupan.

Kebudayaan tidak statis menurut Melani, melainkan terus bergerak mengikuti kehidupan kita dan selalu mencocokkan dengan konteks kemajuan zaman. Dengan lomba Cerita Budaya Desaku, Melani berkeinginan akan semakin banyak kearifan lokal yang dipasarkan dan diwariskan.

Lomba Cerita Budaya Desaku

Dirjen Kebudayaan menyatakan bagian yang terpenting dari perlombaan ini yaitu bagaimana menekankan posisi desa atau kalurahan. Tidak hanya sebagai penyimpanan pangan, tetapi juga lumbung pengetahuan terpenting untuk kemajuan bangsa. Kegiatan perlombaan ini juga tidak memprioritaskan kompetisinya, tetapi lebih mengedepankan langkah penting untuk kita supaya saling mengetahui kekayaan desa dan kalurahan di Indonesia.

“Desa dan kalurahan adalah kekuatan yang terkecil. Saat mereka kuat, tentunya akan berdampak bangsa dan negara Indonesia juga akan kuat. Disaat budaya maju, maka Indonesia menjadi maju juga sebab kebudayaan nasional adalah perkumpulan dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa dan kalurahan, bersatu dan itulah Indonesia. Keanekaragaman adalah potensi yang harus dilakukan bersama-sama, makanya menjadi kekuatan untuk kemajuan Bangsa Indonesia,” tutur Hilmar

Restu Gunawan selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud mengatakan kalau Lomba Cerita Budaya Kalurahanku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan kekuatan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia dengan Pelindungan, Pengmebangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan bisa terwujud dengan nyata dalam masyarakat desa dan kalurahan dan terarah dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Lomba Cerita Desaku yang termasuk salah satu bagian dari kegiatan Pemajuan Kebudayaan, diharapkan bisa menemukan potensi desa maupun kalurahan dan menggambarkan potensi yang ada di masyarakat.

Restu menerangkan bahwa peserta perlombaan adalah komunitas ataupun kelompok yang ada di desa dan kalurahan. Para peserta inilah yang diinginkan untuk menjadi penggerak di masing-masing desa dan kalurahan agar bersama-sama dengan semua warga desa menjaga rasa memiliki akan budaya lokal, lalu melestarikannya untuk generasi berikutnya melalui pengembangan dan pemanfaatan.

Berdasarkan syarat dan ketentuan perlombaan, peserta diminta supaya mengirimkan tiga jenis karya yang memiliki keterkaitan, yaitu narasi yang sudah ada foto dan video. Dengan ketiga karya ini nantinya akan dijadikan data kekayaan budaya yang berada di desa maupun kalurahan dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan.

Dan pada akhirnya Lomba Cerita Desaku ini akan dipilih 30 desa dan kalurahan terbaik yang nanti akan berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan di dalam bagian kebudayaan.

Mekanisme dalam Program Pemajuan Kebudayaan

Pelaksanaan mekanisme di lapangan, Pendamping Kebudayaan Desa (Daya Desa) Kemendikbud dan Pendamping Desa Kemendes melakukan kerja sama untuk meningkatkan peran dari masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat dan penyusunan kebijakan desa serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah desa atau kalurahan.

Untuk panduan kalurahan di lapangan, sekarang lagi di dibuat Pedoman Pemberdayaan Masyarakat desa atau kalurahan yang memuat mengenai konsep kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan dengan mendahulukan peran partisipatif masyarakat.

Dengan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan mampu memberikan peran sebagai petunjuk dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang ada di desa maupun kalurahan.

Program Pemajuan Kebudayaan Desa dan Kalurahan ini dilakukan tahun 2021 dilakukan tiga tahapan yaitu Temu Kenali Potensi (Mei sampai dengan Juni) Pengembangan (Juni sampai dengan Agustus), dan Pemanfaatan (Agustus sampai dengan November).

Dalam tahap pertama, dituntut supaya masyarakat mampu menggambarkan potensi warisan budaya, sejarah, kekayaan alam, menggambarkan permasalahan dan harapan mengenai masa depan desa dan kalurahan agar menjadi lebih baik lagi.

Potensi yang sudah digambarkan dilanjutkan ke tahapan kedua (pengembangan), dengan mekanisme diskusi desa atau kalurahan di mana masyarakat dalam menyelaraskan penggambaran serta perumusan masalah desa atau kalurahan. Di dalam tahapan ini dituntut supaya dalam forum diskusi desa atau kalurahan mendapatkan usulan-usulan untuk pemanfaatan potensi daya.

Yang selanjutnya akan diwujudkan dengan tahapan ketiga (pemanfaatan) yang mempunyai tujuan untuk membuat Kalurahan budaya yang berdaya.

Bahan Bacaan

Agus Sardjono. 2019. ‘HKI dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan‘. Jurnal Intelektual Property.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). https://www.kemendikbud.go.id. Diakses pada 7 Juli 2022.