Sepuluh Tahun Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta

Keraton Yogyakarta. IG:kratonjogja

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan sangat lama, dimulai dari sebelum merdekanya Indonesia. Bermula ketika Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua sesuai dengan Perjanjian Giyanti (Palihan Nagari) pada tanggal 13 Februari 1755, sampai keistimewaan DIY masih diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Sewaktu Indonesia belum merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki pemerintahan sendiri atau yang lebih dikenal dengan Daerah Swapraja, dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam sebagai pusat pemerintahannya. Pada zaman Hindia Belanda suatu daerah memiliki pemerintahannya sendiri maka daerah tersebut disebut Zelfbesturende Landschappen.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui otoritas Kesultanan maupun Pakualaman dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Yang termuat dalam Staatsblad 1941 Nomor 47 dan Kontrak Politik Pakualaman dalam Staatsblad 1941 Nomor 577.

Sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia. Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman kemudian menjadi Daerah Istimewa (DIY). Hamengku Buwono IX dan dan Sri Paku Alam VIII kemudian diangkat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia.

Acuan hukum dalam pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah, pertama, piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia. Kedua, amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 September 1945. Ketiga, Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945.

Perumusan regulasi tentang hal keistimewaan Provinsi DIY mendesak dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, pengisian jabatan gubernur yang dinilai menimbulkan ketidaksesuaian ditambah ketidakjelasan dalam pengaturannya, oleh karena itu, dituntut supaya memiliki instrumen hukum yang jelas benderang.

Kedua, mengenai substansi keistimewaan yang belum dirumuskan dengan jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain yang telah mengikutinya. Ketiga, Perkembangan politik Indonesia pada tingkat nasional masih beberapa kali terhenti proses reformasi.

Yogyakarta membuktikan layak menyandang status Istimewa dengan memainkan peranan strategis sebagai sumber inspirasi terhadap penguatan keindonesiaan. Oleh karena itu, keistimewaan Yogyakarta kembali dipertegas akan memfasilitasi kembalinya peran sejarah Yogyakarta sebagai sumber inspirasi untuk menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa. Terutama yang berkaitan dengan masalah Indonesia, di mana kemajemukan berkah sedang mengalami penurunan yang menimbulkan persoalan di berbagai daerah di Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memiliki Undang-Undang khusus pada tanggal 31 Agustus 2012. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 kewenangan DIY berada di Provinsi. Dalam Pasal 7 ayat 1 Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, pada ayat 2 menjelaskan kewenangan bagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang meliputi: Pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertanahan. Kelima, tata ruang.

Ayat 3 mengatakan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 didasarkan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Pada ayat 4 berisi mengenai hal Keistimewaan yang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 diatur dengan Perdais.

Nah di dalam Undang-Undang Keistimewaan ini dalam Bab VI untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur memiliki persyaratan khusus seperti bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur dibuktikan dengan surat pengukuhan.

Dengan demikian saya berharap supaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan yang menjadi kewenangannya tentunya dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar. Seperti dalam hal tata kelolanya. Kita ketahui juga bahwa sekarang di Yogyakarta sudah mulai tidak aman seperti adanya klitihan yang membuat tidak nyaman. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meminimalisir sampai menghilangkan perbuatan klitihan tersebut. Tentunya dengan menghadirkan trobosan-trobosan baru.

Bahan Bacaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah,‘Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta’ http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482 diakses 12 September 2022.