Peran Data yang Valid dalam Sistem Jaminan Kesehatan Warga Miskin
Hasil olahan di dalam SIM mencakup informasi nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sasaran penanggulangan kemiskinan dari dua basis data sekaligus.
Hasil olahan di dalam SIM mencakup informasi nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sasaran penanggulangan kemiskinan dari dua basis data sekaligus.
Forum Kecamatan Inklusi, merupakan wadah yang tepat untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan.
Dengan adanya sistem jaminan kesehatan, keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mahal hingga menjual seluruh aset yang dimiliki untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Pemerintah Kota telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti kebijakan sekolah inklusi dan mengupayakan fasilitas umum ramah difabel.
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, secara umum menempatkan biaya kesehatan sebagai salah satu komponen beban pengeluaran rumah tangga.
Lalu, bagaimana cara forum kecamatan inklusi memasukan agenda pembangunan ke dalam Musrenbang Kelurahan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan efektif dalam kacamata perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?
Yogyakarta termasuk wilayah perkotaan yang tidak begitu luas, namun kota Yogyakarta menjadi pusat perekonomian seluruh provinsi, dan bahkan mencakup beberapa kabupaten tetangga. Dilihat dari PDRB, Kota Yogyakarta memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi setelah kabupaten Sleman,
Pemahaman terhadap eksistensi kampung dan pemeranannya dalam pembangunan daerah tidak lepas dari konteks kebijakan pembangunan di tingkat Kota.
Tingkat kemiskinan kota Yogyakarta sudah cukup rendah jika dibandingkan dengan banyak daerah lain, namun tetap perlu diturunkan menjadi 0% sesuai cita-cita SDGs 2030 mendatang. Persisten kemiskinan kota tidak lepas dari tren kemiskinan perkotaan DIY yang cenderung naik.
Di antara program-program intervensi yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang dimaksud seperti bantuan-bantuan yang sifatnya langsung berupa cash transfer. Dalam hal ini, bisa dibilang tujuan SDGs kedua, yaitu zero hunger yang harus terlaksana.