Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Perjanjian dalam persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengurangi persaingan tidak sehat antara pelaku usaha.
Fiskal
China dan Taipan Forbes
Perekonomian China mengalami perkembangan yang cukup pesat. Setelah keluar dari zona nyamannya dan mulai menganut sistem ekonomi ‘state capitalism’, China melahirkan taipan bisnis nomor dua setelah Amerika di dalam Majalah Forbes.
Realitas Ujian The Lost Decade Ahead Sektor Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi
Dampak pandemi Covid-19 bisa saja berlangsung hingga kurun waktu sepuluh tahun mendatang. Namun, jika kita tidak berhati-hati, tekanan bisa berlanjut lebih dari sepuluh tahun.
Pendayagunaan Wilayah Pesisir Yogyakarta
Di DIY terdapat dua puluh delapan buah pulau-pulau kecil yang semuanya berada di selatan kabupaten Gunungkidul. Di masa mendatang kemungkinan harapannya pulau-pulau kecil ini dapat memberi manfaat dalam pertumbuhan ekonomi sebagai kegiatan wisata bahari, wisata minat khusus, dan konservasi.
Kearifan Lokal dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam
Kearifan lokal sebagai gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran masyarakat. Ia berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkenaan dengan kehidupan akhirat hingga duniawi.
Pembangunan Kota Yogyakarta dalam Perspektif SDGs
Di antara program-program intervensi yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang dimaksud seperti bantuan-bantuan yang sifatnya langsung berupa cash transfer. Dalam hal ini, bisa dibilang tujuan SDGs kedua, yaitu zero hunger yang harus terlaksana.
Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Musrenbang Kalurahan di Kota Yogyakarta
Dalam konteks forum kecamatan inklusi, parameter kota inklusi tersebut bisa juga diadopsi dan diadaptasi untuk menjadi ukuran ideal dalam mengarahkan pembangunan di tingkat kecamatan menjadi inklusif terutama dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Perubahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung
Kampung sendiri nantinya diproyeksikan menjadi satu stakeholder penting perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Teknisnya adalah dengan memosisikan perwakilan kampung sebagai delegasi yang bertanggung jawab di wilayahnya.
Kebijakan Kelembagaan Kampung di Kota Yogyakarta
Dengan hadirnya pengurus kampung, RT dan RW tidak lagi mengusulkan rencana pembangunan kepada LPMK, melainkan harus melewati pengurus kampung.
Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul, Dulu dan Sekarang
Alasan untuk mengganti nama Kapanewon Panggang, Kabupaten Bantul ialah karena terdapat dua Kapanewon yang namanya Panggang, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan alamat.
